.

Seminar dan Konsultasi Publik

2011-05-02T03:21:00.000-07:00

Latar Belakang

Hingga saat ini pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) perkembangannya masih lambat jika dibandingkan dengan Hasil Hutan Kayu (HHK). Madu hutan sebagai salah satu dari jenis HHBK dapat menjadi alat ukur atas kondisi hutan / ekosistem suatu wilayah, hal ini dikarenakan lebah hutan (Apis Dorsata;dlm bhs lokal Odeng) hanya dapat berkembang dalam ekosistem yang belum terdegradasi. Lebah hutan (Odeng) mendapatkan pakan dari nectar berbagai jenis pepohonan hutan. Jenis lebah hutan juga terus menurun populasinya, karena tidak bisa diternakkan. Pemanfaatan madu hutan secara lestari yang dilakukan di Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) saat ini dengan tidak mengambil bagian anakan lebah (hanya bagian madu dan menyisakan 10%) untuk melindungi keberlangsungan populasi lebah hutan (Odeng). Pengkayaan tanaman nectar lebah dikawasan hutan juga bagian dari konsep pengelolaan madu hutan saat ini.

Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) terbentuk pada tahun 2009 dan diterima sebagai anggota Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) pada pertemuan tahunan V di Luwu Utara. Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN) sebagai lembaga pendamping, mulai memperkenalkan proses panen lestari dan pasca panen higienis pada 17-19 Juli 2009 bersama JMHI dan perwakilan dari Dian Niaga, sekaligus sebagai proses verifikasi keanggotaan JMHI. Setelah dilakukan verifikasi, dilanjutkan kontrak jual-beli madu hutan oleh PHMN dan KTMHUK dengan PD. Dian Niaga Jakarta sebanyak 1 ton madu hutan terhitung dari tanggal 02 September 2009.

Menyadari masih lemahnya kapasitas dari program pemanfaatan madu hutan Ujung Kulon. Maka, selama periode 12 bulan ini PHMN melaksanakan program upaya peningkatan kapasitas pendampingannya. Program ini terlaksana atas dukungan dari JMHI dan Japan Enviromental Education Forum (JEEF). Pada dasarnya program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong harmonisasi antara usaha pelestarian ekosistem hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan usaha peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan madu hutan secara lestari.

Seminar dan Konsultasi Publik yang akan diselenggarakan ini dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan selama periode 12 bulan ini, dengan harapan dapat kita rancang bersama upaya keberlanjutannya.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan seminar dan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk :

1. Sosialisasi progress report program pendampingan kelompok madu hutan oleh PHMN selama 12 bulan.
2. Konsultasi dalam rangka mendorong upaya keberlanjutan program pemanfaatan madu hutan secara lestari dikawasan TNUK untuk peningkatan kesejahteraan dan konservasi.

Hasil yang diharapkan

Dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal :
1. Tersosialisasinya program pendampingan kelompok madu hutan Ujung Kulon oleh PHMN.
2. Kajian konsep dan strategi yang sinergis antar pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program.

Materi dan Pemateri

Presentasi program pendampingan dan
Testimoni Kelompok dampingan periode
1 tahun (PHMN dan KTMHUK)

Pemberdayaan masyarakat sekitar dan
sistem zonasi kawasan TNUK (Balai-TNUK)

Perencanaan pembangunan kabupaten
diwilayah sekitar hutan (Bappeda)

Peluang pasar madu hutan (PD . Dian Niaga Jkt)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Kerajinan Samak Pandan oleh kelompok perempuan Ujung Kulon di Kp. Cikawung Girang

2011-02-14T02:49:00.000-08:00

Kerajinan samak telah dilakukan oleh kelompok perempuan di Kp. Cikawung Girang secara turun temurun, tidak ada data pasti kapan dimulainya kerajinan ini oleh masyarakat. Bahan baku untuk membuat samak biasanya menggunakan daun pandan (Pandanus odoratissimus L.f.), daun cangkuang (Pandanus Furcatus) dan daun gebang. Jenis-jenis bahan baku untuk pandan bisa didapatkan warga di sekitar perkampungan, pesisir pantai dan sepanjang sungai dekat kawasan hutan.

Hampir 70% perempuan di Kp. Cikawung girang dapat membuat/menganyam samak pandan dengan membaginya dalam 2 (dua) jenis kualitas yaitu; samak barus (2 lapis) dan samak sabeulah (1 lapis). Harga samak barus rata-rata Rp. 10.000/jengkal tangan dan harga samak sabeulah Rp. 5.000/jengkal tangan, ukuran yang digunakan adalah per-jengkal tangan lebar samak. Satu (1) buah samak barus dapat dikerjakan dalam waktu 1 minggu dan 1 buah samak sabeulah sekitar 3-4 hari.

Proses pembuatan samak pandan (tikar pandan)

Daun muda pandan yang masih lentur dengan panjang 1m atau lebih diambil untuk bahan anyaman. Bagian ujung dan pangkal daun dipotong sehingga berukuran 80- 100cm. Duri di bagian tepi daun dihilangkan dengan menggunakan alat yang disebut “panyucuk”, kemudian daun dibelah memanjang dengan “panyoak” menjadi 4 bagian. Daun yang telah dibelah menjadi 4 tersebut dikenal dengan sebutan “aray”. Lebar aray dapat diatur dengan panyoak. Makin sempit lebar array, hasil anyaman semakin halus kemudian getah atau lendir yang terdapat pada aray dihilangkan dengan menggunakan “pamaut” sehingga aray menjadi lentur dan mudah untuk dianyam.

Setelah aray terkumpul sebanyak 1 genggam (dihasilkan dari sekitar 20 lembar daun pandan), lalu diikat, dijemur atau dikering anginkan selama sekitar 2-3 jam, kemudian dilipat menjadi 4 bagian, selanjutnya direbus selama 6 jam. Setelah itu didiamkan atau direndam dalam air selama 2 jam dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa lendir yang masih menempel pada daun. Aray yang telah dimasak, dijemur kembali di bawah sinar matahari selama 2 hari dan hasilnya disebut “aray putih” atau “aray bodas”.

Sebelum dianyam aray putih ini dipukul-pukul perlahan-lahan atau dipaut kembali agar menjadi lemas dan permukaannya halus. Proses awal menganyam disebut ”ngelabang” (karena bentuknya seperti kaki kelabang) dan akhir menganyam disebut ”ngaput” yaitu menutup bagian tepi anyaman. Sebelum dipasarkan, hasil anyaman tikar dijemur kembali agar terlihat tidak kusam. Lamanya perebusan dan ukuran aray merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi mutu hasil anyaman. Jika pada penjemuran kurang sinar atau cuaca mendung maka hasil anyaman tampak berwarna putih kusam, sedangkan jika perebusan aray kurang lama maka aray mudah patah pada saat dianyam.

Proses menganyam “samak” tikar atau “kaneron” tas membutuhkan waktu selama 2 hari. Setiap 1 lembar tikar dengan ukuran 1,20 x 2 m memerlukan 3 ikatan aray bodas, sementara untuk kaneron sebanyak 2 ikatan. Menurut penuturan penduduk, selain pandan samak, daun cangkuang dan bidur juga dapat dianyam, namun kurang umum dilakukan karena hasil anyaman daun kedua jenis tersebut kurang halus dan kurang awet (hanya bertahan sekitar 2 tahun saja), sementara hasil anyaman pandan samak dapat bertahan hingga 4 tahun. Secara singkat urutan proses pembuatannya sebagai berikut :
Memilih dan mengambil bahan baku pada rumpun pohon pandan
Daun pandan yang telah dipilih lalu disuakan atau dibelah
Setelah dibelah, lalu dipaud atau disasat hingga lentur
Direbus
Direndam di air tawar
Dijemur
Dipaud yang ke dua kali
Dianyam
Dikaput atau dijahit

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

seminar dan konsultasi publik

2011-02-14T02:27:00.000-08:00

Meningkatnya degradasi hutan dan dampaknya yang semakin nyata dirasakan oleh seluruh umat manusia saat ini merupakan hal yang mesti dijawab dengan segera. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan hutan oleh seluruh pemangku kepentingan, tentu saja harus selaras dalam konsep dan pratek nyata.

Kami yakin bahwa aktor utama dalam konservasi hutan yang efektif dan teruji sampai saat ini adalah masyarakat lokal yang hidup dan menggantungkan hidupnya di hutan. Disisi lain, lemahnya perlindungan dan perhatian terhadap masyarakat lokal tersebut sangat mengancam keberadaan hutan dan masyarakat itu sendiri. Korelasi nyata antara kondisi hutan dan masyarakat sekitarnya, menjadi acuan bagi kami dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Melalui pengelolaan madu hutan secara lestari dikawasan TNUK, kami mencoba menghubungkan antara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan upaya konservasi dan antipasi perubahan iklim yang menjadi fenomena saat ini.

Hingga saat ini pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) perkembangannya masih lambat jika dibandingkan dengan Hasil Hutan Kayu (HHK). Madu hutan sebagai salah satu dari jenis HHBK dapat menjadi alat ukur atas kondisi hutan / ekosistem suatu wilayah, hal ini dikarenakan lebah hutan (Apis Dorsata;dlm bhs lokal Odeng) hanya dapat berkembang dalam ekosistem yang belum terdegradasi.

Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) terbentuk pada tahun 2009 dan diterima sebagai anggota Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) pada pertemuan tahunan V di Luwu Utara. Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN) sebagai lembaga pendamping, mulai memperkenalkan proses panen lestari dan pasca panen higienis pada 17-19 Juli 2009 bersama JMHI dan perwakilan dari Dian Niaga, sekaligus sebagai proses verifikasi keanggotaan JMHI. Setelah dilakukan verifikasi, dilanjutkan kontrak jual-beli madu hutan oleh PHMN dan KTMHUK dengan PD. Dian Niaga Jakarta sebanyak 1 ton madu hutan terhitung dari tanggal 02 September 2009.

Menyadari masih lemahnya kapasitas dari program pemanfaatan madu hutan Ujung Kulon. Maka, selama periode 12 bulan ini PHMN melaksanakan program upaya peningkatan kapasitas pendampingannya. Program ini terlaksana atas dukungan dari JMHI dan Japan Enviromental Education Forum (JEEF). Pada dasarnya program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong harmonisasi antara usaha pelestarian ekosistem hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan usaha peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan madu hutan secara lestari.

Seminar dan Konsultasi Publik yang akan diselenggarakan ini dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan selama periode 12 bulan ini.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Hasil asessment terhadap aktifitas perburuan madu hutan di kawasan TNUK

2010-12-01T07:43:00.000-08:00

1.Persebaran kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa sekitar kawasan TNUK yang sering melakukan aktifitas perburuan madu hutan, sangat ditentukan dari letak geografis/akses desa dengan kawasan hutan yang menjadi persebaran lebah madu hutan atau odeng (Apis Dorsata).

2.Potensi Kapasitas produksi madu hutan yang dihasilkan dari ketiga desa cukup besar, hal ini ditunjukkan dari jumlah rata-rata produksi di tiap desa sekitar 1-1,5 ton per tahun. Cukup tingginya potensi madu hutan dari kawasan TNUK dapat dilihat juga dari Data pencatatan pengiriman madu hutan dari KTMHUK Kp. Cikawung Girang-Ujung Jaya kepada PHMN pada tahun 2008 dan mengalami penurunan drastis ditahun 2009 karena actor iklim yang tak menentu

3.Potensi penerima manfaat yang cukup besar dari usaha pengelolaan madu hutan.

4.Masih lemahnya kelembagaan masyarakat pengambil madu hutan dikawasan TNUK. Masyarakat pengambil madu hutan yang sudah ter-organisasikan baru terdapat di Kp. Cikawung Girang, dengan kapasitas yang masih sangat kurang. Padahal kelembagaan kelompok pengambil madu hutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pengambil madu; memperluas akses pasar; dukungan teknis; pengetahuan dan permodalan, serta hal-hal lain yang mendukung. Belum luas dan kuatnya kelembagaan kelompok pengambil madu hutan ini juga menyulitkan untuk konsolidasi dan upaya sinergisitas antara pemanfaatan madu hutan dengan perlindungan konservasi.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

O'deng Madu Hutan Ujung Kulon

2010-07-30T11:07:00.001-07:00

O'deng berasal dari nama lebah "odeng" yang merupakan sebutan lebah hutan di Ujung Kulon atau menurut bahasa latin disebut Apis Dorsata. Produk madu hutan ini diambil dari pedalaman hutan Taman Nasional Ujung Kulon, berasal dari sumber nectar yang beragam, diantaranya; bunga salam, putat, sigeung, kawao, dan banyak lagi; setiap jenis nectar menghasilkan warna dan rasa yang berbeda. Masyarakat sekitar hutan Ujung Kulon biasa mengambil madu di hutan disaat tidak sedang menggarap sawah, untuk menambah pendapatan keluarga. Pada pengambilan sarang madu, anakan lebah tidak diambil dan disisakan sebagian kecil madu yang dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan koloni lebah. Madu hutan diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Ujung Kulon sebagai obat dari berbagai penyakit dan untuk kesegaran tubuh.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Foto-foto kegiatan berburu madu hutan Ujung Kulon

2010-07-18T01:54:00.000-07:00

Madu hutan beda dengan madu ternak, salah satunya adalah dari cara pemanenannya, madu hutan sifatnya berburu dengan memasuki wilayah hutan rimba

Perjalanan untuk perburuan, kadang ditempuh jalur laut

Menembus hutan, jalan kaki

Membangun camp utk tidur dan istirahat selama perburuan

membuat upak untuk pengasapan lebah

kayak gini upaknya....

Ini dia sarang lebah madu hutan kita....breh broong...

sebelum diasapi...

setelah diasapi...odengnya kabuuuuurrr......

ini proses pemanenannya

Setelah itu madu diiris (tidak diperas) menggunakan pisau stainlees dilakukan diatas kain saring 100 mesh, didiamkan menetes dari kain saring agar higienis...

Tidak lupa dihitung kadar airnya...

gambr lainnya, silahkan download disini

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

DPRD Setujui Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Caringin

2010-07-18T01:50:00.000-07:00

Selasa, 06-Juli-2010,

PANDEGLANG – DPRD Pandeglang menyetujui pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin.

Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD Nomor 7 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Cibaliung dan SK Nomor 9 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Caringin.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna laporan Pansus Penetapan Keputusan DPRD Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Caringin yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, Senin (5/7).

Selain dua SK itu, ada dua SK lainnya yang diterbitkan terkait pembentukan Kabupaten Caringin dan Kabupaten Cibaliung yaitu SK Nomor 8 Tahun 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana Dalam APBD Pandeglang Bagi Calon Kabupaten Cibaliung, dan SK Nomor 10 Tahun 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana Dalam APBD Pandeglang bagi Calon Kabupaten Caringin.

Ketua Pansus Pembentukan Daerah Otonom Feri Irawan dalam laporannya, DPRD menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraaan pemerintahan calon daerah otonom selama dua tahun berturut-turut. Dana hibah itu sebesar Rp 3 miliar dan akan dicairkan terhitung sejak Kabupaten Cibaliung dan Caringin terbentuk berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Kemudian DPRD juga menyetujui pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pilkada pertama bagi Kabupaten Cibaliung dan Caringin sebesar Rp 3 miliar.
“Dengan ini tugas Pansus membahas sarat pembentukan daerah otonom telah selesai,” kata Feri.
Ia juga memaparkan, dari hasil kerja pansus, letak calon ibukota Kabupaten Cibaliung yaitu di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung.

Sedangkan letak calon ibukota Kabupaten Caringin, lanjut Feri, berada di Desa Caringin, Kecamatan Labuan. Kelak, bila terbentuk, Kabupaten Caringin memiliki wilayah yang terbentang dari Kecamatan Labuan, Pagelaran, Jiput, Carita, Patia, Cikedal, hingga Sukaresmi.

Ditemui usai rapat paripurna, Ketua Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) Ali Balfas mengaku senang dengan keluarnya surat persetujuan DPRD. Menurutnya, itu merupakan bukti Cibaliung layak jadi kabupaten.(Radar Banten)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Program Saat ini

2010-07-17T05:55:00.000-07:00

Program yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (PHMN) ini berjudul “Pemanfaatan Madu Hutan Sebagai Upaya untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Desa Ujung Jaya Kampung Cikawung Girang, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur–Pandeglang, Banten”.

Program ini terlaksana atas dukungan pendanaan dari Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF) melalui Japan Enviromental Education Forum (JEEF). Periode pelaksanaan program adalah 12 bulan yang terhitung dari bulan April 2010 sampai bulan maret 2011.
Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mendorong harmonisasi antara usaha pelestarian ekosistem hutan Taman Nasional Ujung Kulon dengan usaha peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Dari tujuan dasar tersebut, dirumuskan tujuan khusus program yaitu “ Mendorong strategi pemanfaatan hasil hutan non-kayu (madu hutan) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan secara lestari atau berkelanjutan untuk penyelamatan ekosistem hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan utama dari pelaksanaan program meliputi : (a) Melakukan penggalian informasi dan survey potensi madu hutan, kelompok masyarakat yang melakukan aktifitas perburuan madu hutan dikawasan TNUK serta informasi mengenai sumber nectar madu hutan (b) Pengadaan sarana pendukung dalam proses produksi-pasca produksi dalam pemanfaatan madu hutan (c) Peningkatan kapasitas Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) Kp. Cikawung girang, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur-Pandeglang, Banten.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Program Penguatan Kapasitas dan Perluasan Kelompok Madu Hutan Ujung Kulon

2010-07-08T13:58:00.000-07:00

Natural resource management project on Ujung Kulon National park, West Java

In this project, we encourage the residents to participate in the environmental protection through the usage of non wood forest products such as collecting and selling natural honey. We will realize the resident participation in the management of the national park by having a sustainable usage of natural resources such as aiming at the balance of environmental protection and the guaranty of life by the local residents, and receiving data of the usage of the natural resources by them.

Suported By
KEIDANREN established the Nature Conservation Fund (KNCF)
Japan Environmental Education Forum (JEEF)

April 2010 - Maret 2011

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

RUPES Program

2010-07-08T13:39:00.000-07:00

RUPES (Rewarding upland poor for environmental service) dengan Penguatan Kapasitas Kelompok Madu Hutan Ujung Kulon

PENDAHULUAN

Penduduk miskin di pedesaan merupakan kelompok yang paling terkena imbas dari proses marjinalisasi. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2002, 76% penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan adalah penduduk pedesaan yang kehidupannya bergantung pada pertanian dan kehutanan sebagai sumber kehidupan mereka. Sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan bagi masyarakat miskin di pedesaan merupakan sumber mata pencaharian bagi kehidupan mereka, sementara itu hutan juga mempunyai fungsi lingkungan atau mempunyai nilai jasa lingkungan sehingga perlu dikonservasi atau dilindungi.

Dimasa lalu, banyak kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki nilai jasa lingkungan hutan tidak memperhatikan masalah kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan lebih cenderung dengan kebijakan ”hukuman”, akibatnya banyak kebijakan-kebijakan tersebut yang mengalami kegagalan dan menimbulkan konflik-konflik sosial. Menurunnya kuantitas dan kualitas dari sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan menjadi lebih parah. Demikian juga sebaliknya, kemiskinan akan menyebabkan semakin menurunnya kualitas sumber daya alam, sehingga menyebabkan persoalan menjadi semakin kompleks dan tidak berujung pangkal.

Kegiatan ekonomi masyarakat di desa-desa sekitar TNUK pada umumnya sebagai petani dan nelayan (subsisten). Selain melakukan aktifitas bertani dan mencari ikan, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya hutan sebagai penghasilan keluarga mereka, terlebih karena banyak areal persawahan yang fasilitas pengairannya tidak memadai sehingga areal persawahan hanya efektif digarap pada musim penghujan saja. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengambilan madu hutan. Pada umumnya proses pengambilan madu hutan dilakukan oleh masyarakat dengan cara turut serta mengambil bagian anakan lebah pada sarang madu, sehingga mengancam keberlangsungan hidup koloni lebah madu hutan, selain itu pada waktu pemanenan dihutan, masyarakat menggunakan kayu dan dedaunan di hutan untuk membangun camp (saung) sehingga berpotensi merusak ekosistem dikawasan hutan.

Beberapa masalah tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan sumbangan dan peran dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui mekanisme ”Imbalan jasa lingkungan untuk pengentasan kemiskinan”. Jika mekanisme dukungan pengelolaan madu hutan diterapkan dalam kerangka imbalan jasa lingkungan tersebut, maka diharapkan ada proses peng-integrasian antara pemanfaatan hasil hutan (madu hutan) dan kegiatan-kegiatan konservasi kawasan hutan TNUK.

Saat ini mulai berkembang suatu pemikiran, bahwa nilai jasa lingkungan dapat ditingkatkan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui imbalan atau pembayaran dari jasa lingkungan yang dihasilkan. Hal ini biasa disebut dengan istilah RUPES (Rewarding upland poor for environmental service). Inisiatif dari imbalan atau pembayaran jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun LSM dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai eksternaliti positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain.

Sesungguhnya telah banyak inisiatif diberbagai belahan dunia untuk mengembangkan mekanisme imbalan jasa lingkungan, terutama dibeberapa Negara maju dan berkembang wilayah Amerika Latin. Di Indonesia mekanisme pembayaran jasa lingkungan belum berkembang pesat, tetapi telah banyak dilakukan inisiatif-inisiatif dalam skala kecil di tingkatan lokal. RUPES yang digagas oleh PHMN didasarkan pada pemikiran tersebut diatas. RUPES akan diimplementasikan melalui hibah untuk pendampingan kelompok madu hutan Ujung Kulon dalam mendukung kegiatan peningkatan kapasitas kelompok madu hutan yang telah didampingi dan perluasan pendampingan kelompok madu hutan di desa-desa sekitar kawasan TNUK agar dapat mereplikasi pola panen lestari dan pasca panen higienis.

Selanjutnya, diharapkan melalui RUPES pendampingan pada kelompok madu hutan Ujung Kulon dapat berjalan lebih baik dan meningkatkan daya dukung lingkungan atas konservasi hutan TNUK dengan tetap mendasarkan kepada kemandirian lembaga.

Goal
Pengurangan kemiskinan pada masyarakat sekitar kawasan hutan TNUK dan meningkatkan daya dukung pelestarian ekosistem hutan TNUK

Indikator keberhasilan goal
• Meningkatnya pendapatan anggota kelompok madu hutan Ujung Kulon, melalui pembukaan akses pasar dan peningkatan mutu produk madu hutan
• Terpenuhinya kebutuhan perangkat lapang (fasilitas fisik) bagi kelompok madu hutan, untuk memudahkan dan keamanan bagi proses panen madu hutan
• Meningkatnya daya dukung pelestarian ekosistem hutan TNUK melalui partisipasi kelompok madu hutan Ujung Kulon atas pendampingan dari PHMN dengan pola panen madu hutan secara lestari
• Bertambah luasnya dukungan dari steakholders daerah (Pemerintah Daerah), swasta dan mitra strategis lainnya dalam program pengurangan kemiskinan sekitar hutan dan peningkatan daya dukung pelestarian hutan TNUK

Out come
Adanya dukungan keberlanjutan dari program pendampingan kelompok madu hutan Ujung Kulon yang telah dilakukan oleh PHMN sebelumnya dan perluasan dampingan kelompok madu hutan dengan pola panen lestari serta perluasan dukungan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, swasta dan mitra strategis lainnya.

Out put
• Meningkatnya kapasitas pendampingan kelompok madu hutan Ujung Kulon oleh PHMN
• Meningkatnya kapasitas kelompok madu hutan Ujung Kulon di Desa Ujung Jaya, Kec. Sumur
• Meluasnya dampingan kelompok madu hutan Ujung Kulon di desa lain untuk menerapkan pola panen madu hutan secara lestari
• Meningkatnya mutu produk madu hutan Ujung Kulon melalui pola pasca panen higienis
• Terbangunnya komitmen kelompok madu hutan Ujung Kulon secara formal untuk menerapkan pola panen lestari yang menyertakan dengan penanaman tanaman nectar setiap pemanenan madu hutan di kawasan hutan TNUK

Jenis-jenis kegiatan
• Asessment; Sebaran desa yang memanfaatkan madu hutan, sebaran wilayah pengambilan madu hutan, kapasitas produksi serta jenis nectar madu hutan Ujung Kulon
• Kampanye madu hutan dan konservasi hutan; pembuatan dan distribusi poster, leaflet, film dokumenter
• Seminar sosialisasi program kepada multi-steakholders
• Workshop dukungan program dari multi-steakholders
• Pengadaan fasilitas fisik perangkat lapang untuk kelompok madu hutan
• Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelompok madu hutan; pelatihan pola panen lestari dan pasca panen higienis, pelatihan manajemen kelompok dan manajemen keuangan / business plan, serta pelatihan internal control system (ICS)
• Pembuatan demplot budi daya nectar madu hutan Ujung Kulon
• Penyusunan kesepakatan kelompok madu hutan Ujung Kulon untuk menerapkan pola panen lestari madu hutan yang menyertakan kegiatan budi daya dan penanaman tanaman nectar setiap melakukan pemanenan

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

cek kadar air madu hutan Ujung Kulon

2010-07-01T20:42:00.001-07:00

Untuk memastikan kualitas dari madu hutan, perlu di cek kadar air madu hutan dengan menggunakan alat Honey Refraktometer. Hal ini menjadi bagian dari proses pasca produksi yang dilaksanakan oleh PHMN dan Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon. Selanjutnya dari pengecekkan kadar air ini akan di publikasikan dalam kemasan yang dipasarkan, agar konsumen mengetahui dan sebagai salah satu bentuk dari mekanisme perdagangan yang adil (fair trade), dimana kejujuran dalam berdagang adalah pondasi utamanya...

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Pemagaran Badak, Hari konservasi Badak

2010-07-01T20:40:00.000-07:00

Ujung Kulon, Pandeglang (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mencanankan dan mendeklarasikan tanggal 21 Juni sebagai hari konservasi badak Indonesia.

Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Agus Priambudi di Ujung Kulon Pandeglang, Selasa mengatakan, tanggal 21 dideklarasikan sebagai hari Konservasi badak Indonesia untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar bisa menjaga dan melestarikan badak khususnya badak jawa(Rhinocerus Sondaicus) yang merupakan spesies paling langka di dunia, sehingga harus dijaga dari kepunahannya.

"Setiap tanggal 21 Juni mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan badak, khususnya badak jawa di Indonesia yang hanya ada di TNUK," kata Agus Priambudi.

Agus mengatakan, populasi badak jawa di TNUK saat ini diperkirakan hanya tinggal 50 ekor lagi berdasarkan hasil sensusu populasi badak jawa. Sehingga, dengan dilakukan penangkaran yang diresmikan Menhut dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Senin (21/6), akan bertambah menjadi 75 ekor pada 2015.

Selain deklarasi penangkaran badak jawa dan pencanangan hari konservasi badak Indonesia, dalam kesempatan tersebut, organisasi internasional konservasi alam dan sumberdaya alam (IUCN) mencanangkan tanggal 21 Juni sebagai hari badak internasional.

Agus Priambudi mengatakan, lokasi penangkaran badak jawa dipusatkan di area 3000 hektar dari luas habitat populasi badak jawa di TNUK sekitar 38 ribu hektar. Lokasi penangkaran tersebur berada di kawasan Gungung Honje bagian Selatan, yakni dengan cara dilakukan pemagaran beraliran listrik setinggi 2 meter sepanjang 24 kilo meter.

"Nantinya badak jawa tersebut akan digiring oleh tim ahli dan peneliti badak ke lokasi tersebut. Pagar listrik tersebut tidak membahayakan, karena hanya memberi efek kejut saja," kata Agus.

Tujuan penangkaran tersebut, untuk mencegah perburuan dan gangguan hewan lainnya terhadap populasi badak jawa, serta menjamin ketersediaan pakan, air serta menjadikan lokasi perkembangbiakan satwa langka itu. Dengan adanya lokasi penangkaran itu, ditargetkan hingga tahun 2015, populasi badak jawa bertambah menjadi 75 ekor dari jumlah populasi saat ini sekitar 50 ekor.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Senin (21/6) meresmikan penangkaran badak jawa di Pulau Peucang Kawasan TNUK. Selain meresmikan penangkaran badak jawa, Menhut dan Gubernur juga mencangkan tanggal 21 Juni sebagai hari konservasi badak Indonesia.
(ANT/A024)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Beja ti Kulon 3

2010-07-01T20:36:00.001-07:00

B(C)erita Cuaca dari Ujung Jawa

Ini hari, hari dinanti, perkakas sudah siap sedari tadi. Kalender musim menjadi panduan kami, agar tak meleset tentukan agenda kerja, katanya harus begitu jika hasil baik ingin dirasa.

2 jam sudah kami melaju, tentu perut harus diurus dahulu. Siang jelang sore, kami sampai tepat waktu, sesuai target-lah begitu. Pasar Sawah, Cibaliung, warung makan Ceu Neneng tepatnya. Saatnya meredam unjuk rasa cacing diperut yang sudah bosan hanya diusap tangan. Tidak lama kami jeda, sekedar makan dan laporan pada Yang Esa.

Roda dua kembali dipacu, mengejar tempat yang dituju. Tak lama selang waktu, tetesan air dari langit mulai dirasa. Awalnya dihiraukan saja, hujan semakin menderas kamipun bergegas berkemas jas dari tas. Jas tipis murahan dari plastic, kalau tidak salah merk Cina pula. Guyuran hujan bertambah besar, pikiran mulai bimbang antara berteduh dengan tetap mengayuh, karena jarak tempuh masihlah jauh. Pilihan ke dua kami ambil, karena tak mau terjebak gelap sepanjang hutan dan pantai.

Cikawung Girang, Ujung Jaya, Pukul 18.40 ketika kami ketuk pintu rumah Ketua RT kampung ini. Dengan muka lusuh dan kuyup, tergopoh menyalami puluhan orang yang sudah melingkar dan mungkin bosan menunggu dua pemuda beken ini. Senyum sapa kami dibalas suguhan kopi panas. Cuci mulut baru cuci muka…
Usai bergantian dijamban, episode makan mulai dibuka. Duduk bersila tanpa do’a, kami lahap semua menu yang ada.

Obrolan pembuka tentu saja kisah tentang perjalanan yang kami lalui seharian tadi. Daftar nama dan kabar kawan-kawan yang tidak ikut serta mulai keluar dari mulut tua-muda yang melingkar bersila. Episode inti kami buka, setelah ucap salam dan tuturan inti sari agenda pertemuan, sejumlah kertas buram dan alat tulis mulai dipasang. Jadwal dan perencanaan panen, perluasan anggota, sensus nectar dan dorsata…itulah kira-kira agenda kita. Dimulai dari agenda pertama. Obrolan-pun riuh tentang musim dan cuaca, ramainya tak kalah dengan gaya rapat wakil rakyat, hanya saja kami tak punya budaya tengkar saling pukul sikut kiri-kanan, tak ada juga yang mendengkur.

Sudah dua musim ini cuaca memang tak bisa disangka, hujan dan kemarau sudah tak beraturan. “Biasanya Jumadil Akhir sudah kemarau sampai akhir Ramadhan jelang Syawal baru kembali hujan” ucap Jarsani seksi pencatatan kelompok madu hutan. “Sekarang pohon Salam dihutan, juga Kopo di pantai sudah berbunga, karena hujan mungkin odeng tak bisa terbang hisap sarinya…” sambut Rohman yang ketua RT juga anggota kelompok madu. “harus dikasih jas hujan odeng-nya, hahaha…” timpah seseorang yang mengundang tawa. Tak hanya soal madu, padi di sawah pun turut jadi korban akibat hujan yang terus datang. Hama walang dan bendur mulai ramai menjalar. Menurut Carik Udin, hama-hama tersebut membuat bulir padi menjadi hampa. Hujan yang tak beraturan ini menyebabkan batang padi terendam, dapat berakibat membusuk, istilah disini “Lanyur” tutur Abah Suhaya. “Tak cuma sawah yang kena masalah, Si Misna tak bisa jaring ikan ditambah bagannya hampir karam” cerita Kang Jarna.

Malam itu, cerita tentang cuaca membuat kami semua mengerutkan kepala. Resah kami jauh lebih dari pada mereka yang berdebat di gedung bertingkat. Rapat tentang perubahan cuaca di Bali dan Copenhagen beberapa waktu lalu hanya berbuah utang baru, yang harus kami tanggung hingga anak cucu…

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Beja ti Kulon 2

2010-07-01T20:35:00.000-07:00

Masih di Legon Pakis. Kata si Ambu, kopi pahit ampuh buat pegal badan. Siang itu yang dikira masih pagi, mulai menjajakan diri depan bale-bale rumah panggung kayu sesepuh desa, Abah Suhaya. Meneguk kopi suguhan Ambu sambil malu-malu melihat lalu lintas tua-muda, laki-perempuan hilir mudik urusi padi, cari ikan, beberapa laki menjahit jaring ikan. Ka ngopi yeuh…! Itu saja yang jadi obat malu jika ada orang berlalu.

Waktu makin melaju, usai mandi dan ngobrol pagi, si Ambu berkisah tentang panen lada beberapa hari lalu yang anjlok harga di pengumpul desa. Cerita pun berganti tentang kisah seorang ibu yang kerasukan saat melahirkan, menyeramkan memang. Cerita punya cerita si ibu sudah melahirkan sebelum paraji tiba, sambil ketawa pula, tak sadar tentunya. Abah suhaya memang bak dokter segala bisa, dengan menyemburkan segelas air saja si hantu keluar dari tubuh ibu itu. Lemas dan sakit baru dirasanya.

Usai mendengar cerita itu, aku pun bersiap dengan misi keliling kampung. Seperti turis saja gayanya, tak lupa menenteng kamera ditangan. Tapi memang bukan wisata, aku yakin dengan cara berkeliling dan berbincang yanmg rela mendengarkan sepanjang cerita setiap orang, dapat merangkum konteks nyata warga.

Belum jauh kaki melangkah, sahut-sahut terdengar teriak seorang ibu. Mata-telinga pun mengincar asal suara, kaki segera diayunkan. Dengan raut pucat bercucur air mata, seorang ibu muda menggendong bocah lari pontang-panting memohon pertolongan, suasana kampung gempar segera. Warga berkumpul, ada yang teriak panic, ada yang lari kesana kemari, ada juga yang komat-kamit berdoa. Mata si bocah melolok lebar, semua bagian bola matanya hampir terlihat, tubuhnya melayu dan kaki membengkak, badannya menggigil menahan sakit. Ternyata sudah dua hari si bocah terbaring tak berdaya, digigit ular berbisa. Lagi-lagi Abah Suhaya menjadi sandaran, Abah yang sigap situasi itu mencari dedaunan, akar-akar dan segelas air putih yang sudah ditiupkan dari mulut komat-kamitnya menyembur ke tubuh si bocah yang lunglai. Aku pun panik tak karuan, teriak kesana-kemari mencari tau bagaimana Mantri bisa dihubungi. Ucap seorang pemuda, kemarin sore mantri datang hanya bawa obat penurun demam katanya, tapi tak di jeksi. Setelah mendapat nomor handphone sang mantri, segera di calling dan ternyata mantri sedang mengobati warga di desa lain. Pupus harapan sang mantri datang kemari ini hari.

Untuk urusan yang ini, sebenarnya berat hati jika hanya berharap obat tradisional plus air komat-kamit si Abah. Venom atau bisa ular sangat cepat menjalar tubuh hanya dalam bilangan jam.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Beja ti Kulon 1

2010-07-01T20:32:00.000-07:00

Sudah hampir 3 jam jarum speedometer tak beranjak dari angka 100, pantat juga hampir membatu. Hanya dua kali rehat sekedar luruskan badan dan keluarkan urine yang terus ditahan. Siang itu kami memang berkejaran dengan awan hujan.

“Selamat datang di kecamatan Sumur” tulisan itu sudah sedari tadi dinanti-nanti, terutama bagi sang joki. Pertigaan sumur. Masih 6 desa yang harus dilalui menuju desa terujung bagian barat pulau jawa, Desa Ujung Jaya.

Malam menjelang hujan, tibalah kami di Kampung Legon Pakis, yang ini kampung terujung di desa paling ujung. Masuk kampung ini dimalam hari tak akan disambut gemerlap lampu rumah-rumah warga. Gelap gulita, semoga tak segelap pengharapan hidup ratusan warganya.

Dua orang lansia langsung menyambut hangat, membuat tak enak hati. Kopi, kriping, kepiting, nasi...langsung mengepung kami. Perut sudah ditenangkan, saatnya berbincang-bincang, puaskan rasa penasaran tentang panen padi, tentang gosip pak lurah mau kawin yang keenam kali, juga tentang perjuangan atas hidup layak, atas kampung halaman.

Awalnya hanya berempat; saya, seorang kawan dan dua lansia yang sesepuh desa. Tak selang lama, jemaah kami malam itu terus bertambah. Obrolan pun semakin ramai. Ada yang berkesan malam itu. Cerita tentang Pandawa setelah diusir Kurawa membuka hutan angker bernama Alas Mertani, hutan dengan bermacam dedemit itu menjadi sebuah negara nan megah, Amartapura. Mirip sekali, disini terkenal juga gerombolan dedemitnya, dari yang suka ngerasukin sampe yang suka nangkepin dan gusurin sawah warga, bedanya dedemit disini pake seragam dan bawa senjata...Ingat kembali ke cerita Alas Mertani, semoga perjuangan pak tani mewujudkan hidup yang bersanding dengan hutan dapat wujud segera . (02/06/2010)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Warga Ujung Kulon Terisolasi

2010-03-31T03:14:00.000-07:00

CIMANGGU – Jembatan Cimanggu yang menghubungkan Kecamatan Cimanggu dengan Kecamatan Sumur kondisinya makin mengkhawatirkan. Selain pondasi tengahnya amblas, badan jembatan sepanjang 15 meter ini retak-retak. Akibatnya arus lalu lintas di jalan Cimanggu Sumur tersendat dan warga terancam terisolasi, karena jembatan baru yang dibangun untuk menggantikan jembatan yang rusak itu belum selesai dan masih berbentuk pondasi. Padahal anggaran yang disediakan untuk membangun jembatan baru itu mencapai Rp 1,4 miliar.

Kepala Desa (Kades) Cimanggu, Kecamatan Cimanggu Obih Kusnaedi mendesak, Pemprov Banten segera menyelesaikan jembatan baru tersebut. “Kami khawatir jembatan yang lama keburu ambruk sebelum jembatan yang baru selesai dibangun. Mending kalau tak ada yang terluka takutnya jembatan yang lama ambruk saat ada warga yang melintas,”katanya kepada Radar Banten, Minggu (28/3).

Obih memperkirakan, jembatan lama yang dibangun tahun 80-an itu tak akan bertahan lama dan akan ambruk jika tiga bulan kedepan tetap digunakan. Kondisi itu juga dipicu padatnya kendaraan proyek yang melintas.
“Aktivitas masyarakat akan terganggu jika musibah itu benar terjadi. Khususnya warga Sumur yang akan ke Pandeglang dan kontraktor yang memiliki pekerjaan di Kecamatan Sumur,” katanya.

Selain warga Sumur, lanjut Obih, aktivitas di lokasi objek wisata pulau Umang dan Ciputih juga akan terhenti jika jembatan Cimanggu benar-benar terputus. Seluruh kegiatan di daerah itu akan terhenti dan menjadikan wilayah tersebut terisolasi.
“Kami tak ingin persoalan itu terjadi. Pemprov harus secepatnya melanjutkan pembangunan jembatan baru tersebut,” katanya.

Zafar Sidik, mantan anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009 asal Kecamatan Cimanggu mengatakan, buruknya jembatan Cimanggu bukan hanya mengganggu arus transportasi. Tetapi telah menghambat kegiatan pertanian.
Dihubungi terpisah Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan Binamarga Provinsi Banten Arlan menerangkan, proyek pembangunan jembatan Cimanggu akan dilanjutkan. Pekerjaan telah memasuki masa kontrak dan akan segera dilaksanakan awal April. (zis)/ Radar Banten, 29-03-2010

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

PAD Pandeglang 2009 Tak Tercapai

2010-03-31T03:08:00.000-07:00

PANDEGLANG – Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2009 tak mencapai target. Hal ini terlihat dari laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi pada rapat paripurna DPRD, Selasa (30/3).

Pada pemaparannya, Bupati menegaskan, dari target PAD sebesar Rp 822,18 miliar yang terealisasi hanya Rp 821,63 miliar atau kurang Rp 549,72 juta. Tak tercapainya target karena lemahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggenjot pemasukan untuk daerah.

Kata Erwan dalam pidatonya merinci target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan. Kata dia meliputi PAD murni sebesar Rp 51,32 miliar. Dari jumlah itu yang terealisasi hanya Rp 31,75 miliar. Kemudian sumber PAD lainnya yang ditargetkan adalah pendapatan transfer dari pemrov dan pemerintah pusat sebesar Rp 737,80 miliar. Dari target itu yang terealisasi lebih besar yaitu Rp 737,81 miliar. Sedangkan dari pendapatan lain-lain yang ditargetkan Rp 33,05 miliar dan terealisasi Rp 52,05 miliar.

“LKPJ ini memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas-tugas umum pemerintahan,” jelas Bupati.
Sementara APBD 2009, lanjut dia, disusun berdasarkan penganggaran terpadu agar tercapainya efisiensi alokasi dana dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah, kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran.

Bupati juga menjelaskan, belanja langsung dialokasikan kepada sembilan fungsi. “Tiga fungsi yang paling besar menyerap anggaran belanja adalah fungsi pendidikan sebesar 40,42 persen, pelayanan umum 21,44 persen, dan fungsi kesehatan 15,29 persen,” ujarnya. (adj)/ Radar Banten 31-03-2010

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Perencanaan Bisnis

2010-03-31T02:52:00.000-07:00

Gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di
awal usaha mereka adalah akibat tidak
mampu merancang perencanaan bisnis
(business plan) yang baik. Maka, begitu
memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak
terduga muncul dan tak tahu apa yang harus
dilakukan.

Rhenald Khasali

Fungsi Awal Perencanaan Usaha

• Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha
• Sebagai alat untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar.

Dalam perencanaan bisnis ada 9 poin yang harus diperhatikan.
Pertama: memilih bidang usaha
Dalam memilih bidang usaha yang perlu diperhatikan adalah:
a. bidang usaha tersebut ada pasarnya
b. bidang usaha tersebut kita senangi
c. bidang usaha tersebut kita memiliki
keahlian atau sumber daya manusia yang
ahli di sekitar tempat usaha.

Dalam memilih bidang usaha perhatikan
usaha – usaha yang:
1. Resiko kecil
2. Resiko sedang
3. Resiko tinggi

Kedua: estimasi (perkiraan).

Dalam bisnis ada 3 model estimasi
a. Proyeksi
b. Prediksi
c. Intuisi

Ketiga: Studi kelayakan
Studi kelayakan merupakan konsep untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak. Banyak usaha gagal karena tidak membuat studi kelayakan.
Manfaat studi kelayakan:
-sebagai pembanding antara rencana dan pelaksanaan
-bahan informasi(company profile)
-pelengkap pengajuan kredit-kerjasama
-pelengkap pengajuan izin usaha

Keempat:kondisi lokal
Dalam perencanaan bisnis perlu dipahami tentang kondisi lokal yang menyangkut:
a. Sumber daya manusia
b. Bahan baku tersedia
c. Keadaan lokal yang spesifik (agama, adat, kepercayaan, budaya)

Kelima: Kapan Memulai
Dalam merencanakan kapan akan dimulai suatu usaha harus diperhitungkan aspek pasar.

Keenam: Membuat Kebijaksanaan
Dalam perencanaan perlu ditentukan kebijaksanaan yang akan diambil, yaitu menyangkut:
a. Jenis usaha yang akan dikerjakan
b. Modal yang akan digunakan
c. Orang/lembaga yang akan diajak kerjasama
d. Asuransi mana yang akan dipakai?
e. Apa saja yang akan diasuransikan?
f. Kapasitas usaha

Ketujuh: Rencana Pemasaran
a. Memperkirakan penjualan
b. Mengukur kondisi pasar
c. Memilih teknik menjual
d. Membuat rencana penjualan
e. Menentukan harga
f. Rencana distribusi
g. Rencana promosi

Kedelapan: Rencana Produksi
Produksi adalah proses memanfaatkan bahan baku menjadi akhir melalui suatu kreasi
Faktor yang perlu diperhatikan:
a. Dari perkiraan penjualan dapat ditentukan macam dan jumlah barang yang perlu diproduksi
b. Ada 2 model produksi
- produksi berdasarkan pesanan
- Produksi berdasarkan perkiraan
c. Lebih murah memproduksi dalam jumlah banyak
d. Pembelian mesin/peralatan baru, harus dipikir matang

Kesembilan: Rencana Keuangan dan Anggaran
Tujuan setiap usaha mendapatkan profit dengan menggunakan modal secara efisien. Maka daari itu perlu rencana penggunaan modal dan mengetahui bagaimana hasilnya. Dalam rencana tersebut yang berperan penting adalah :
1. Program keuangan
2. Anggaran
3. Pendapatan, pengeluaran dan laba yang diharapkan

(disalin dari presentasi narasumber pelatihan Business Plann Madu Hutan JMHI)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Profil Taman Nasional Ujung Kulon

2010-03-31T02:45:00.000-07:00

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan salah satu kawasan konservasi yang terletak di ujung barat pulau Jawa, berada pada posisi 6º30’-6º52’ Lintang Selatan dan 102º02’-105º37’ Bujur Timur. Secara administrasi, TNUK terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Tipe ekosistem TNUK terdiri dari; Hutan Hujan, Hutan Pantai, Hutan Mangrove, Hutan Rawa Air Tawar dan Padang Rumput. Fauna yang khas di wilayah TNUK, adalah Badak Jawa ( Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822).

Taman Nasional Ujung Kulon dapat dicapai melalui rute perjalanan darat menggunakan kendaraan sendiri (mobil), sebagai berikut: Jakarta – Serang – Pandeglang – Labuan – Sumur – Ujung Jaya. Jakarta – Labuan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 6 jam, dilanjutkan dengan perjalanan Labuan – Sumur – Ujung Jaya selama kurang lebih 4 jam.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992, kawasan Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Panaitan, Cagar Alam Pulau Peucang dan Cagar Alam Ujung Kulon dengan luas total 78.619 Ha serta perairan laut disekitar kawasan dengan luasan 44.337 Ha secara resmi diintegrasikan dalam satu kawasan hutan yang berstatus Taman Nasional. Ditingkat internasional, pada tanggal 1 Februari 1992, TNUK ditetapkan sebagai The Natural World Heritage Site oleh Komisi Warisan Alam Dunia UNESCO berdasarkan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409. Seluruh kawasan TNUK dibagi ke dalam tiga wilayah pengelolaan, yaitu :

1)Seksi Konservasi wilayah I Panaitan, yang berkedudukan di Pulau Panaitan, tepatnya di daerah Legon Butun
2)Seksi Konservasi wilayah II Handeuleum, yang berkedudukan di desa Ujung Jaya, tepatnya di daerah Tanjung Lame
3)Seksi Konservasi wilayah III Sumur, yang berkedudukan di Kecamatan Sumur, tepatnya di daerah Cibayoni
Luas kawasan TNUK saat ini mencapai 121.551 Ha yang terdiri atas 63% daratan dan 36,7% perairan laut. Kawasan semenanjung Ujung Kulon merupakan kawasan terluas.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

isu strategis pemberdayaan masyarakat Ujung Kulon

2010-03-31T02:38:00.000-07:00

Kemiskinan

Berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI No.B.038/M/PDT/IV/2006 Tanggal 17 April 2006 tentang Penentuan Desa Tertinggal Seluruh Indonesia, hampir semua desa-desa yang berada disekitar kawasan TNUK masuk dalam kategori desa tertinggal, di Kecamatan Sumur hanya Desa Kertajaya yang tidak termasuk kategori desa tertingal, sedangkan Kecamatan Cimanggu seluruh desanya masuk dalam kategori desa tertinggal.
Penduduk di desa-desa sekitar kawasan TNUK, hingga saat ini masih masuk dalam daftar kategori desa berpenduduk miskin oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 440/Kep. 19-Huk/2005 Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sumur adalah 8.437 jiwa dari 3.327 KK miskin dengan peringkat 5, sedangkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Cimanggu adalah 10.531 jiwa dari 3.250 KK miskin dengan peringkat 22.
Kondisi masyarakat sekitar hutan itu semestinya memperoleh prioritas dalam layanan publik. Namun, kondisi kemiksinan pada masyarakat sekitar hutan belum menjadi fokus dalam menanggulangi kemiskinan. Semestinya, isu kemiskinan di sekitar hutan menjadi agenda dalam strategi penanggulangan kemiskinan, misalnya melalui mekanisme Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Deforestasi atau penurunan kualitas ekosistem kawasan hutan di Pandeglang

Hingga medio 2010 ini lahan kritis di wilayah hutan Pandeglang telah mencapai 52.000 Ha. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pengelolaan serta pendampingan kelompok madu hutan. Karena melalui pola panen lestari madu hutan, kelompok masyarakat akan merasa memiliki terhadap ekosistem hutannya serta mengurangi potensi pengrusakan hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Selain itu, dengan pengelolaan madu hutan secara lestari juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal peningkatan atau perbaikan kualitas ekosistem hutan dengan budi daya serta penanaman tanaman nectar lebah yang menjadi

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Prinsip panen lestari madu hutan Ujung Kulon

2010-03-31T02:29:00.000-07:00

Prinsip pemanenan madu hutan adalah:

a) Lestari, yaitu suatu sistim panen yang hanya mengambil bagian madu dan menyisahkan sedikit untuk anakan atau 25% dari bagian kepala madu yang harus di tinggalkan.

b) Higienis, dimana peralatan yang digunakan tidak merusak kualitas madu.

Proses Panen Lestari dilakukan dengan cara berikut :

a) Tidak menebang atau merusak pohon tempat lebah biasa bersarang

b) Tidak menggunakan sembarangan alat saat panen.

c) Tidak panen sembarang waktu

d) Menanam tanaman pakan lebah (nectar)

e) Menggunakan asap, dengan tidak nyala api besar supaya terhindar dari

f) kebakaran dan terbunuhnya koloni-koloni lebah

g) Potong hanya kepala sarang, di sisakan sedikit bagian madu.

h) Tidak mengambil bagian larva untuk bagian komersil

i) Membersihkan sisa sarang dibagian kepala madu yang melekat di dahan

j) Hindari kerusakan bagian sarang yang tertinggal.

k) Pisau yang di gunakan adalah stailess steel.

l) Menggunakan sarung tangan pada saat panen

m) Dahan bekas sarang dibersihkan setelah pengambilan sarang lebah.

n) Jerigen penampung berwarna putih dan bersih

Disarankan supaya panen di siang hari

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Surat Penawaran Madu Hutan Ujung Kulon

2009-10-02T13:04:00.000-07:00

PERHIMPUNAN HANJUANG MAHARDIKA NUSANTARA (PHMN)

Jalan Raya Lintas Timur AMD KM.01 Kp. Kadu Kempol Kabayan

Pandeglang 42213, Pandeglang- Banten

Telp (0253)5511227

E-mail : hanjuang_mahardika@yahoo.co.id

Pandeglang, 25 Agustus 2009
Reff No. 003/ phmn-Mark/SP/2009

Perihal : Penawaran Madu Hutan Ujung Kulon

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan surat penawaran kepada Bapak/Ibu atas produk madu hutan Ujung Kulon yang kami hasilkan dengan keterangan sebagai berikut :

1) Paket A: Ukuran 300 gram Rp. 26.500 @ botol, pemesanan untuk wilayah Jakarta minimal 200 botol

2) Paket B: Ukuran 130 Ml Rp. 13.000 @ botol, pemesanan untuk wilayah Jakarta minimal 300 botol

3) Paket C: Ukuran 300 gram dan 130 Ml, pemesanan untuk wilayah Jakarta minimal; ukuran 300 gram 150 botol dan ukuran 130 Ml 200 botol

Demikian surat penawaran ini kami kirimkan dengan harapan akan terjadi hubungan yang menguntungkan dikedua pihak. Atas perhatian serta kebijaksanaan yang diberikan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara,

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

WARNA, RASA DAN KHASIAT MADU HUTAN UJUNG KULON MENURUT WARGA

2009-10-02T12:39:00.000-07:00





NO	NAMA NECTAR	WARNA	RASA	KHASIAT MENURUT WARGA
NO	NAMA NECTAR	WARNA	RASA	KHASIAT MENURUT WARGA
1	SALAM	Kuning Tua	Agak Pahit	Obat Maag, Panas dalam, sariawan, utk pencampur jamu
2	KIGELAM	Kuning Tua	Lebih pahit dari salam	Obat Maag, Panas dalam, sariawan, utk pencampur jamu
3	KIGANIK	Kuning muda	Manis, wangi agak asem	utk pencampur jamu, panas dalam, utk bahan shampo
4	PUTAT	Kuning cerah	Manis	utk pencampur jamu, panas dalam
5	KAWAO	Kuning	Manis, wangi	utk pencampur jamu, panas dalam
6	SIGEUNG	Kuning cerah	Manis, wangi	utk pencampur jamu, panas dalam, Maag, Diabetes
7	SAMANGAN	Kuning	Manis	utk pencampur jamu, Maag
8	LEUNGSIR	Kuning cerah	Manis	utk pencampur jamu, panas dalam, diabetes
9	PADI-PADI	Kuning	Manis agak asin	utk pencampur jamu, panas dalam, utk bahan shampo

	* utk menggunakan madu sebagai bahan shampoo; madu dicampur dengan jeruk nipis, lidah buaya, telor ayam kampung, terus dibilas ke rambut

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Madu Hutan dan Gerakan Konservasi Inisiatif Rakyat Ujung Kulon

2009-10-02T12:33:00.000-07:00

Oleh: Eman Sulaeman *

Bumi cukup untuk semua umat, tidak untuk satu orang serakah

Tema konservasi saat ini menjadi hangat dalam dinamika internasional, sepertinya masyarakat dunia telah menyadari bahwa krisis energi bagaikan kiamat bagi keberlangsungan peradaban manusia. Eksploitasi atas sumber daya energi yang tak terbaharui, serta dampak dari penggunaannya oleh sektor industri telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bumi, bencana alam, ancaman makin terkikisnya daratan oleh lelehan gunung es serta pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Sepertinya bumi sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi manusia, dengan tanpa ada pilihan lain. Menurut DepHutBun (2000), laju degradasi hutan di Indonesia mencapai rataan 1-1,5 juta hektar yang

sekaligus mengancam seluruh tipe habitat, dari hujan dataran rendah sampai alpin dan menyebabkan penyusutan sebanyak 20% sampai 70%. Akibat lanjutannya adalah fungsi lingkungan hutan yang mendukung kehidupan manusia terabaikan, beragam kehidupan flora dan fauna yang membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia menjadi rusak dan hilang. Semua ini mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan mengakses manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Penyelenggaraan konfrensi internasional perubahan iklim yang diadakan di Bali beberapa waktu yang lalu, merupakan bukti keresahan dunia internasional atas kondisi bumi yang semakin memburuk. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Negara industri maju adalah pihak yang paling banyak memberikan andil atas kemerosotan kualitas lingkungan dan perubahan iklim, karena eksploitasi sumber daya energi yang massif untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Tuduhan tersebut diakui pula oleh Negara industri maju dengan membangun komitmen memberikan konsesi kepada Negara berkembang yang masih memiliki sumber daya hutan yang baik. Komitmen tersebut dibangun dalam bentuk jual beli karbon, dimana Negara berkembang dengan sumber daya hutan yang baik diberikan konsesi melalui dana hibah maupun hutang untuk mengelola hutannya.

Indonesia, sebagai Negara berkembang yang terlibat dalam kesepakatan jual-beli karbon tersebut, berupaya untuk memenuhi kesepakatan internasional atas perlindungan hutannya. Saat ini luas hutan konservasi di Indonesia telah meningkat 21,73%, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah dengan massifnya upaya perluasan hutan konservasi merupakan hal yang baik bagi rakyat dan bangsa ini atau hanya untuk memenuhi kepentingan Negara industri maju saja ?

Paradigma Pengelolaan Hutan: Percayakan pengelolaan hutan pada Rakyat !

Jauh sebelum Negara mengelola hutan - baik hutan produksi maupun konservasi - , masyarakat lokal / adat telah lebih dahulu cakap dalam mengelola hutan untuk keseimbangan alam hidup masyarakatnya. Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal / adat jelas harus menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan bersama. D a n, Pemerintah harus berupaya melaksanakan tugas konservasi dengan menggunakan paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal / adat.

Seperti yang khalayak ketahui, kondisi hutan di negeri kita telah banyak yang kondisinya rusak. Penyebab terbesarnya adalah karena adanya over eksplorasi sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan industri, konversi lahan hutan menjadi pertambangan, perkebunan, atau objek transmigrasi, kebakaran hutan serta timber ekstraksion dan illegal logging. Beberapa faktor penyebab kerusakan hutan tersebut yang terbesar adalah karena lemahnya penegakan hukum dengan longgarnya pemberian konsesi pengusahaan sumber daya hutan yang tidak terkontrol, korupsi aparatur negara dan kebijakan-kebijakan yang tumpang-tindih dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha besar. Maka menjadi tidak heran ketika Dephutbun (2000) mengumumkan laju degradasi hutan di Indonesia mencapai rata-rata 1-1,5 juta Ha yang mengancam seluruh tipe habitat hutan.

Sekali lagi, jauh sebelum negara ini berdiri dan membuat perundang-undangan mengenai pengelolaan hutan, masyarakat lokal sekitar hutan telah lebih dahulu memiliki sistem keyakinan lokal yang sangat ramah lingkungan. Ikatan kesejarahan masyarakat sekitar hutan, telah menciptakan suatu sistem ketergantungan antara kehidupannya dengan sumber daya hutan, menjaga dan merawat hutan bagi masyarakat lokal merupakan kewajiban yang diatur dalam norma sosial mereka. Setidaknya hal tersebut masih terawat pula didalam kehidupan masyarakat Ujung Kulon.

Ngala odeng, meulakan leuweung kolot (mengambil madu, menanami hutan)

Ketergantungan masyarakat Ujung Kulon terhadap sumber daya hutan telah menjadi kesatuan yang utuh dari sistem sosio-ekologi masyarakat. Pengambilan madu di wilayah hutan Ujung Kulon telah berlangsung lama secara turun-temurun untuk menambah penghasilan keluarga disaat tidak mengelola lahan pertaniannya. Pertanian di Ujung Kulon hanya bisa dikelola dikala musim penghujan, sedangkan madu hutan mulai dapat dipanen disaat musim kemarau.

Melalui pendampingan dari PHMN, masyarakat Ujung Kulon yang biasa mengambil madu di hutan mendapat pengetahun pola panen lestari madu hutan dan memperluas jejaring pemasaran. Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) sebagai lembaga jaringan nasional kelompok masyarakat pengelola madu hutan, telah banyak memberikan andil besar dalam peningkatan kapasitas kelompok madu hutan di Ujung Kulon.

Pola panen lestari madu hutan, merupakan bentuk dari gerakan konservasi hutan yang bersumber atas inisiatif rakyat. Kelompok madu hutan Ujung Kulon, saat ini memiliki aturan kelompok, dimana setiap melakukan pemanenan madu hutan diharuskan untuk melakukan penanaman tanaman nectar madu dan tanaman tempat sarang lebah. Pola pemanenan pun dirubah untuk melindungi keberlangsungan koloni lebah madu hutan jenis Apis Dorsata atau dengan nama lokal Odeng, dengan cara tidak mengambil anakan lebah dan menyisakan sedikit bagian madu untuk makanan anakan lebah, sehingga koloni lebah diharapkan dapat terus bertambah tingkat populasinya, mengingat populasi lebah jenis Apis Dorsata di dunia ini terus menurun.

Melalui pengelolaan madu hutan ini, masyarakat Ujung Kulon diharapkan akan dapat menunjukkan partisipasi konkritnya pada perlindungan kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon, memberikan udara segar bagi umat dunia...Amin

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

SURAT TERBUKA

2009-05-12T03:43:00.000-07:00

PERMOHONAN DUKUNGAN SOLIDARITAS

Kepada Yth;
Saudara-saudara: LSM / Ormas / OR / OKP
Di –
Tempat

Assalamuallaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan masih berkepanjangannya sengketa batas wilayah hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dengan lahan garapan / kampung warga Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur – Pandeglang, maka kami dari Pemerintah Desa Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang; Serikat Tani Ujung Kulon; dan KPPR-Ujung Kulon memohon Dukungan solidaritas atas sengketa tersebut.

Sengketa tapal batas wilayah hutan TNUK dengan lahan garapan dan perkampungan warga bermula dari perubahan status hutan lindung Ujung Kulon menjadi Taman Nasional yang diikuti dengan perluasan wilayah TNUK. Perluasan wilayah tersebut berdasar pada SK Menteri Kehutanan No. 96/KPTS/II/1984. Perubahan bentuk pengelolaan kawasan mulai menimbulkan ketegangan. Pengukuhan wilayah taman nasional menjadikan sejumlah desa di Kecamatan Cimanggu dan Sumur masuk pada wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut masyarakat Ujung Jaya, seharusnya batas wilayah antara TNUK dengan lahan masyarakat berada di sebelah timur: Cipakis, sebelah barat: Cilintang dan sebelah selatan: Cihujan.

Sejak saat itu, terjadi beberapa kali penangkapan-penangkapan warga dengan tuduhan pengelolaan lahan di wilayah hutan TNUK, bahkan pada tanggal 4 November 2006, terjadi penembakan terhadap salah seorang petani hingga tewas oleh petugas Taman Nasional (semacam Jagawana). Padahal perihal sengketa tersebut telah diadakan upaya mediasi konflik oleh KomnasHAM yang diikuti pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Masyarakat Ujung Kulon (Desa Ujung Jaya), Polres, dan Balai TNUK. Mediasi tersebut menghasilkan rekomendasi dibentuknya Tim bersama penyelesaian konflik, tetapi sampai saat ini belum ada upaya nyata dari Tim tersebut dalam menyelesaikan konflik sengketa di Ujung Kulon, karena terhambat belum dikeluarkannya SK. Bupati perihal Tim bersama penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam hal ini kami dari Pemerintah Desa Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang; Serikat Tani Ujung Kulon; dan KPPR-Ujung Kulon , berharap dukungan solidaritasnya dari Saudara-saudara: LSM / Ormas / OR / OKP. Dukungan solidaritas saudara-saudara bisa disampaikan melalui Surat Protes / Surat Dukungan Perjuangan yang ditujukan kepada :

1. Departemen Kehutanan - R I
Alamat Kantor : Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Telepon : (021) 573-1820 Fax : (021) 570-0226

2. Pemerintah Propinsi Banten
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 5, Serang
Telepon: (0254) 200123 Fax: (0254) 200520
Email : gubernur@banten.go.id

3. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Jl. A. Satriawijaya No. 1, Pandeglang - Banten
Telp. (0254) 201001 Fax. (0254) 20889

4. Polres Pandeglang
Jl. Bhayangkara No. 7 Pandeglang
Telp/Fax : (0253) 201110

5. Balai Taman Nasional Ujung Kulon
Jl. Perintis Kemerdekaan No.51 Kec. Labuan ,Kab. Pandeglang, Provinsi Banten. 42264
Telp. (0253) 801731 Fax. (0253) 804651
Email : balai_tnuk@yahoo.com, ujungkulon@dephut.go.id

Demikian permohonan dukungan solidaritas ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pandeglang, 3 Mei 2009
Atas nama Rakyat Ujung Kulon,

Kepala Desa Ujung Jaya (KAMIRUDIN)

KPPR-Ujung Kulon (EMAN SULAEMAN)

Serikat Tani Ujung Kulon / STUK (ABAH SUHAYA)

* Mohon untuk mengirimkan juga soft copy
surat solidaritas yang telah dikirimkan ke alamat-alamat diatas
via email: eman.sulaeman@rocketmail.com dan hanjuang_mahardika@yahoo.co.id

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Kronologis Penangkapan 3 orang petani Ujung Kulon

2009-04-17T07:17:00.001-07:00

3 ORANG PETANI UJUNG KULON

KEMBALI DITANGKAP APARAT

Salam Perjuangan....

17 April 2009 shubuh hari, tepatnya pukul 03.00 WIB tiga (3) orang petani ujung kulon ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Sumur-Pandeglang, Banten. Ketiga anggota Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) tersebut berasal dari Kp. Cikawung girang, Desa Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang. Penangkapan tersebut atas tuduhan warga menebang kayu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), padahal menurut warga, kayu yang ditebang berasal dari lahan garapan milik warga yang telah dikelolanya secara turun-temurun. Petani yang ditangkap adalah :

1. SALTA (22 thn)

2. ENDANG (25 thn)

3. RUSMA'IN (29 thn)

Sebelumnya, pada tahun 2006 telah terjadi penembakan oleh petugas Balai-TNUK yang menyebabkan 1 orang petani tewas ditembus peluru aparat diatas tanah kebunnya sendiri. Peristiwa ini lalu menyebabkan "huru-hara", dimana rakyat "mengamuk" dengan membakar pos-pos jaga milik B-TNUK. Sedari peristiwa tersebut dilakukan rentetan penangkapan terhadap petani Ujung Kulon. Konflik agraria yang terjadi di Ujung Kulon dimulai ketika pada tahun 1984 dilakukan perluasan wilayah kawasan hutan yang bersamaan dengan dirubahnya status dari Cagar Alam Ujung Kulon menjadi Taman Nasional Ujung Kulon. Perubahan status yang diikuti dengan perluasan wilayah kawasan hutan TNUK tersebut, menyebabkan beberapa kampung di beberapa desa sekitar kawasan hutan TNUK "berstatus" sebagai wilayah kawasan TNUK. Hunian dan lahan garapan warga (sawah/kebun) menjadi bagian dari kawasan hutan TNUK.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, sebenarnya sudah dilakukan upaya mediasi konflik oleh Komnas HAM, yang diikuti Pemerintah Kabupaten, Balai-TNUK, Pemerintah Desa, Masyarakat Ujung Kulon, Polres dan BPN Pandeglang. Mediasi tersebut merekomendasikan dibentuknya Tim bersama untuk melakukan upaya penyelesaian konflik, yang salah satunya dengan akan dilakukannya pengukuran ulang tapal batas antara kawasan hutan TNUK dengan perkampungan dan lahan garapan warga. Sampai sekarang rekomendasi tersebut belum dijalankan, karena masih menunggu dikeluarkannya SK Bupati Pandeglang perihan Tim Penyelesaian konflik tersebut.

Abah Suhaya, ketua Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) menyatakan bahwa, masyarakat ujung kulon yang tergabung dalam STUK akan membela anggotanya yang tidak bersalah tersebut, dan kepada Pemerintah Kabupaten, Balai-TNUK serta Aparat Kepolisian Pandeglang untuk segera membebaskan ketiga warga yang ditangkap. "Masyarakat sudah capek dengan konflik ini, jika tidak juga diselesaikan dan penangkapan-penangkapan warga masih dilakukan, maka ketegangan di Ujung Kulon mungkin saja akan terulang". Beberapa anggota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI-Pandeglang), saat ini sedang melakukan persiapan dan konsolidasi di Ujung Kulon, pada hari senin besok direncanakan akan digelar unjuk rasa oleh FPPI Pandeglang menuntut dibebaskannya 3 orang petani yang ditangkap.

Demikian Kronologis ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk kepentingan perjuangan kita bersama dalam mengembalikan Kuasa Rakyat atas tanah, air, udara dan segala sumber penghidupan di bumi nusantara ini. Semoga Allah meridhoi perjuangan ini. Amin...

Eman Sulaeman

Cq: 0812 8935 9092

* Sumber keterangan:

Abah Suhaya (sesepuh Desa Ujung Jaya / Ketua STUK)

Rohman (Ketua RT Kp. Cikawung Girang)

Eman (warga Cikawung girang)

CHRONOLOGICAL ARREST 3 PEASANT IN UJUNG KULON

3 farmers in Ujung Kulon arrested by the police

17 April 2009 in the morning, precisely at 03.00 WIB three (3) farmers in Ujung Kulon arrested by the police officer Sector-Sumur Pandeglang, Banten. The three member Ujung Kulon Peasant Union (STUK) is derived from the Cikawung girang Village, Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang District. Arrest on accusations of illegal logging in the area of Ujung Kulon National Park (TNUK), according to the residents, the timber comes from land owned by people have from generation to generation. Farmers who are arrested:

1. SALTA (22)

2. ENDANG (25)

3. RUSMA'IN (29)

Previously, in the year 2006 has been a reprisal by the Ujung Kulon National Park,1 peasant the killed at the over land own garden. killing of farmers by the forest police that lead to riot, people's is burning post guard Ujung Kulon National Park. from this riot was several times against the arrest of farmers in Ujung Kulon.

Agrarian conflict going on in UjungKulon began in 1984 when it made the expansion of forest area of Ujung Kulon National Park, together with the change in the status of a Nature Reserve becoming Ujung Kulon National Park. cause some villages, rice fields and gardens peasants as part of the from forest Ujung Kulon National Park.

actual the conflict mediation efforts have been made by Hanjuang Mahardika (PHMN) together with the Indonesia Human Rights Commission, which was followed also by the Government District, Ujung Kulon National Park, the Village Government, Society Ujung Kulon, Police Resort Pandeglang and National Land Authority. recommendation in mediation conflict is the establishment together team to make the efforts settlement of the conflict, re-measurement border of Ujung Kulon National Park the with settlement and land owned by residents.

Suhaya, the head of Ujung Kulon Peasant Union (STUK) said that, the community in Ujung Kulon will defend members who are not guilty, and to the Government District, Central Ujung Kulon National Park, and police to immediately release the three peasant people the arrested. "People are have tired with this conflict, if we land do not be returned and peasants arrested still happened, the unrest in UjungKulon may be repeated". Some members Hanjuang Mahardika (PHMN) and the Indonesian Front Youth Struggle (FPPI-Pandeglang), are currently being conducted in preparation and consolidation UjungKulon, on Monday will be held planned demonstrations demanding freedom for 3 peasant the arrested.

is this Chronological made with real, for the sake of our struggle. Hopefully, God bless this struggle. Amen ...

Eman Sulaeman

Coordinator

PERAN; PENDAMPING, LSM, DAN KOMUNITAS

2009-03-30T22:04:00.000-07:00

Apabila dicari tentang ‘peran siapa?’ dan ‘istilah mana?’ yang muncul lebih dulu, sepertinya pekerjaan menjawab ‘mana lebih dulu, telor ayam atau ayamnya?’. Apalagi ketiga istilah itu didasari Visi yang sama.

Esensinya, ketiga istilah itu muncul sebenarnya ingin menjawab adanya masala-masalah yang terjadi di komunitas. Baik itu masalah dalam sistem politik, ekonomi, budaya, sosial dan teknologi. Maka istilah-istilah itu bersama perannya masing-masing melakukan intervensi berupa program kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai sarana menuju cita-cita yang diharapkan (Visi).

3.1. Pengertian

3.1.1. Pendamping

Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bumi ini sebagaian besar inisiatornya adalah Pendamping dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan berfungsi melakukan aksi kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses transformasi sosial (pembaharuan) menuju cita-cita yang diharapkan bersama (Visi).

Sampai saat ini, belum – jarang ditemui dalam aksi pendampingan, fungsi inisiator untuk berperan sebagai subyek pendampingan yang muncul dari dalam komunitas dampingan itu sendiri (baik dari anggota komunitas ataupun tokoh-tokoh didalam komunitas itu sendiri). Hal mengenai fungsi inisiator itu merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa kemampuan dan tingkat kesadaran anggota komunitas masih berada dalam Kesadaran Konformis (sadar naif, pasrah). Ciri-cirinya adalah: Kurangnya rasa percaya diri; Tidak berani mengambil resiko; Merasa tak punya kemampuan; Dan takut melakukan kesalahan.

Atas dasar dari asumsi dan konsepsi awalnya bahwa setiap orang yang dilandasi pada keyakinan, sebenarnya tak ada perbedaan dalam beberapa hal, antara lain:

Prinsipnya, setiap individu itu mempunyai kemampuan karena peluang dan proses waktu yang dijalani mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan tersebut.

Kemampuan dari setiap anggota komunitas harus digunakan dalam mengatasi masalah yang dirasa sebagai Kebutuhan Bersama yang menimpa komunitas. Sebab masalah-masalah itu seharusnya dan wajib – hanya dapat diselesaikan oleh komunitas itu sendiri.

Seorang Pendamping dari luar komunitas (outsider) hanyalah berfungsi sebagai:

· MOTIVATOR.

· FASILITATOR.

· MEDIATOR.

· EDUCATOR.

Fungsi-fungsi itu harus dapat melahirkan peendamping-pendamping lokal dari dalam komunitas itu sendiri yang Sadar Diri tentang Peran; Tugas; dan Fungsi pendamping, juga resiko-resikonya.

Kalau fungsi idealnya itu dipakai sebagai pedoman maka moralnya terpanggil untuk melakukan aksinya bersama seluruh anggota komunitas yang didampingi. Hakikinya Pendamping, bukanlah ‘panutan’ mutlak dari proses transformasi sosial (pembaharuan sosial).

3.1.2. Komunitas.

Konsep aksi kebudayaan dalam proses transformasi sosial selalu memposisikan komunitas sebagai Co-Subyek (S2 = sebagai Pelaku juga), yakni: Pelaku-pelaku yang diinisiatori oleh pendamping dari luar komunitas (S1) bersama komunitas yang didampingi (S2) dalam menyelesaikan masalah (Obyek) yang menimpa dan dirasa bersama oleh komunitas itu sendiri.

Memposisikan komunitas sebagai obyek dalam melakukan aksi kebudayaan merupakan pandangan dan perilaku yang cukup kejam. Otomatis terjadi pengasumsian adanya perilaku manusia yang mem-“benda”-kan manusia lain, merendahkan harkat dan martabat anggota komunitas yang juga sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan.

Sebenarnya, individu maupun lembaga yang meng “obyek” kan anggota komunitas, baik disadari ataupun tidak telah menganggap dirinya paling pintar, paling mampu, paling tahu, dan lebih paham permasalahan, juga penyelesaiannya bila dibandingkan dengan anggota komunitas. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia bahwa pandangan semacam itu masih sering berlaku dan dianut oleh banyak kalangan manapun, terutama dari kelas pemuja status quo.

Juga kalangan kelas bawah atau akar rumput (grass root) yang mengkooptasikan dirinya sendiri, sebagai kaum yang tidak punya kemampuan dan beranggapan bahwa hanya kalangan kelas di atasnya yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga perilaku ini akan mengakibatkan komunitas berada pada mental Ketergantungan yang tinggi, cara berfikirnya pragmatis, muncul tabiat atau kebiasaan yang selalu berusaha menutupi kekeliruan dan kesalahannya.

Sebab presepsi dan pikiran yang ada pada mereka bahwa meminta maaf merupakan pengakuan terhadap kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan dan dianggap sebagai tindakan bodoh yang memalukan. Juga, manifestasi dari gambaran Kekalahan dan dirasa dapat membunuh Eksistensi Dirinya dalam hidup sosial di tengah masyarakat.

Gambaran umum itu dapat dipakai sebagai pegangan – modal awal untuk pendamping dalam melakukan aksi kebudayaan.

Perlu disosialisasikan beberapa pandangan ke Komunitas agar dipakai sebagai pedoman melakukan Aksi-Aksi, di antaranya:

Bahwa seorang pendanmping bukanlah Nabi maupun Malaikat, juga bukan bukan merupakan individu atau pun orang yang dapat menentukan dan diharapkan sebagai Gantungan yang memberikan kepastian hidup dan nasib dari setiap anggota komunitas.

Pendamping yang berasal dari luar komunitas (outsider) secara hakiki harus dipandang atau diposisikan setara dan sama dengan setiap anggota komunitas dampingan. Realita kehidupan, keduanya pernah mengalami keberhasilan, kesalahan, dan masing-masing punya kelemahan dan kelebihan dalam melakukan aktivitas kehidupan sosialnya.

Pedoman itu membantu pendamping agar dapat menentukan – memastikan pilihan komunitas yang akan di dampingi. Sehingga sebelum awal proses aksinya terlihat kepastian Keberpihakan. Alasan menentukan pilihan pada Komunitas dampingan sejak sebelum awal proses aksinya adalah Sadar Diri tentang sumber dayanya setelah melakukan Identifikasi Diri. Maka aksi yang dilakukan dengan Sadar dan tidak memaksa diri di luar batas kemampuan atau sumber daya yang dimiliki.

Acuan umum penentuan pilihan atas dasar sumber daya Pendamping, antara lain:

Kemampuan seorang Pendamping tentu ada batasnya. Misalnya daya tahan fisik dan moral, finansial, konsistensi dan mobilitas.

Prinsipnya, untuk prioritas Komunitas wajib di dampingi dalam proses aksi Transformasi adalah: Komunitas Kaum Marjinal (kaum pinggiran) yang paling banyak tertimpa masalah, dan tak mampu – tak berdaya dalam diri sendiri untuk melakukan Aksi Kebudayaan atau proses Transformasi.

Ketajaman dalam Analisis Sosial merupakan modal dasar dalam menentukan ketepatan pilihan komunitas kaum marjinal yang akan di dampinginya. Kemampuan itu dapat meringankan proses melakukan aksi kebudayaan selanjutnya. Kemungkinan kecil akan terjebak dalam Rutinitas (aktivisme yang tanpa tujuan) atau terjebak dalam Verbalisme -- istilah sopan dari ‘onani’ intelektual (diskusi terus menerus yang hasilnya hanya slogan, sangat banyak energi dan waktu digunakan untuk berteori, berbicara tanpa paham makna dan tujuan)

Apabila dibandingkan dengan pendamping yang tak punya gambaran umum komunitas, tak ada pandangan sebagai pedoman, dan tak punya kemampuan dalam analisis sosial. Pengalaman membuktikan bahwa Pendamping tersebut dalam proses aksinya mudah terjebak dalam Rutinitas dan berputar-putar, tidak jelas tujuan yang akan dicapai, apalagi samapi tercapainya Visi.

Proses awal Transformasi Sosial perlu – harus melibatkan langsung anggota komunitas (sebagi Pelaku) dalam melakukan Aksi Bersama dengan Pendamping (sebagai Pelaku).

Dasar berfikir dari pelibatan langsung Anggota Komunitas, adalah:

Bahwa yang tertimpa masalah (obyek) adalah: Komunitas kelas bawah meskipun secara langsung mereka tidak menyadarinya atau tak dirasa lagi karena sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, turun temurun dan mereka tak mampu lagi mengatasinya.

Peran sebagai Pendamping bukanlah berfungsi menyelesaikan masalah yang sedang diderita komunitas. Tetapi melakukan fasilitasi Penyadaran agar dapat tergali sebab-sebab masalah (Akar Masalah) yang tak disadarinya. Tetapi dilakukan atau menimpa dalam kehidupan sehari-hari.

Maka tanpa informasi dan komunikasi dengan anggota komunitas tidaklah mungkin dapat menggali secara akurat ‘akar masalah’ itu. Biasanya, bahasa dan idiom-idiom lokal di komunitas merupakan media pembungkus yang membuat sebab masalah itu selalu tidak kelihatan. Ada pun bahasa dan idiom-idiom lokal belum tentu dapat dipahami oleh pendamping dari luar komunitas.

Fungsi dari Pendamping, salahsatunya adalah dalam meningkatkan kesadaran anggota komunitas agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri secara bersama. Untuk menuju ke proses itu seharusnya sudah terkondisikan tentang situasi Saling Percaya dan Saling Memahami antara kedua belah pihak dalam semua hal.

Tentunya diperlukan waktu perkawanan yang cukup lama (mulai awal proses) sehingga yang terjadi bukan lagi komunikasi antara keduanya tetapi sudah dalam suasana ’Dialog’.

3.1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Realita yang sudah ada menunjukkan bahwa terbentuknya Organisasi Rakyat yakni: Kelompok anggota komunitas dari yang terorganisir selalu diprakarsai oleh Pendamping yang berasal dari luar komunitas itu.

Esensi keberadaan dari LSM, yakni: Kemandirian, Partisipasi dan Keswadayaan dari komunitas kaum marjinal ataupun para pendamping yang melakukan aktivitas menuju cita-cita yang diharapkan berupa tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan manusiawi.

Jika bertitik tolak dari bentuk organisasi LSM dan 2 (dua) macam keberadaan status sosial dari anggotanya dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Faktanya terdapat korelasi positif antara peningkatan jumlah LSM yang beranggotakan para kelas menengah (Pendamping dari luar) dengan peningkatan jumlah LSM yang beranggotakan dari para anggota komunitas dan dikelolanya sendiri (organisasi rakyat--kelas bawah).

Peningkatan jumlah LSM yang terdapat ditengah-tengah kehidupan komunitas memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah anggota komunitas yang mengalami peningkatan pengetahuan atau pun kesadaran kritis obyektifnya. Contohnya, keberadaan LSM yang ada di negara Philipina, yang mana pertumbuhan dan perkembangannya secara jumlah dan kualitas dari kehidupan LSM-LSM tersebut langsung mendapat dukungan sebagian besar para Pemuka Agama dan para para Politisi partai. Hal ini tentunya mempercepat proses menggugah – meningkatkan kesadaran kritis obyektif dari para anggota komunitas.

Semua upaya yang dilakukan tersebut otomatis berdampak positif dengan semakin bertambah Penguatan yang ada pada organisasi-organisasi rakyat di dalam komunitas. Sehingga pada akhirnya orgaisasi-organisasi rakyat tersebut dapat melakukan Aksi Pemberdayaan sendiri. Selanjutnya dalam proses ‘aksi’ yang dilakukan oleh organisasi rakyat tersebut sudah punya kesadaran sendiri untuk menjalin kerja sama dengan LSM-LSM dan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat. Kemungkinannya terjadi Aksi Kebudayaan secara bersama membangun Kekuatan ‘masyarakat sipil’ (civil society).

Kesadaran dan terbangunnya kekuatan sipil yang terjadi ternyata mampu menjawab situasi dan kondisi kehidupan politik saat itu. Melalui kekuatan rakyat (people power) pada akhirnya dapat menurunkan presiden Marcos dari Tahtanya yang dalam waktu puluhan tahun bertindak otoriter dan totaliter dalam menjalankan pemerintahannya. Walaupun para aktivis LSM itu sangat berperan besar dalam penggulingan rezim Marcos, juga disokong dinamika politik yang sedang terjadi saat itu. Ternyata situasi tersebut tak membuat para aktivis-aktivisnya berkepentingan (berambisi) menduduki – mencalonkan diri menjadi presiden atau pun masuk dalam sistem perimtahan yang baru.

Pada dasarnya, para aktivis-aktivisnya punya pedoman dan prinsip mengenai keterlibatannya dalam Aksi ‘people power’ itu, karena adanya Sadar Diri tentang Akar Masalah sebagai Kebutuhan Bersama seluruh rakyat (sebagai penyebab rakyat menderita), yaitu: Penguasa pemerintahan yang bertahun-tahun bertindak otoriter dan totaliter. Tentunya tujuan yang diprioritaskan untuk ditindak lanjuti dengan Aksi Bersama sebagai upaya untuk memaksa rejim penguasa otoriter dan totaliter turun dari Tahtanya sebagai presiden.

Sebagai catatan juga, bahwa peran-peran yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis tersebut Bukan Bermaksud ‘memusuhi – membenci’ pemerintahnya atau pun adanya ‘haus’ kekuasaan – jabatan. Intinya adalah upaya menyelesaikan penyebab terjadinya penderitaan rakyat , juga tercapainya kehidupan yang adil dan manusiawi.

3.2. Tinjauan Semantik Dan Relasi Sosial.

Pengertian ketiga istilah (LSM; Pendamping; Komunitas) secara umum telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Agar lebih dipahaminya istilah-istilah tersebut maka pada sub-bab ini akan berupaya menggali pemahaman istilah melalui tinjauan menurut dasar arti atau makna katanya.

3.2.1. Pendamping.

Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu:

Pen (Pe) dan Damping.

Suku kata Pen (Pe) mengartikan Individu, orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu.

Suku kata Damping mempunyai arti Sisi atau Samping terdekat, Mitra, Setara, Teman.

Maka dapat diterangkan bahwa makna Pendamping adalah:

Individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.

Prinsipnya antara yang ditemani dan yang menemani tak ada yang dirugikan atau pun ketergantungan, merasa paling pintar dan bodoh. Intinya bahwa harkat dan martabat setiap manusia adalah sama. Setiap manusia pasti punya kelemahan dan kelebihan, pernah berhasil dan gagal.

Di dunia persilatan ke-LSM-an bahwa istilah Pendamping mulai dikenal sejak pertengahan 1980-an dari ‘penyempitan’ makna Community Organizer (CO).

Pergeseran istilah itu berawal dari istilah CO yang maknanya sulit dimengerti oleh kalangan masyarakat bawah. Juga situasi politik saat itu, dalam penggunaan istilah CO dirasa sangat tidak strategis karena dapat membuat ‘risi’ atau dianggap sebagai ‘gangguan’ pemerintah yang berkuasa. Meskipun tanpa persetujuan ternyata lambat laun istilah CO jarang terdengar lagi dan mulai dikenal dengan istilah populernya yaitu Pendamping.

Pendamping dalam bahasa dalam bahasa Inggris berarti Colleague, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti tetapi makna yang terkandung tidak – belum tentu dipahami oleh setiap orang.

Pada akhir 1980-an, ada beberapa alasan pergeseran istilah Community Organizer (CO) menjadi Pendamping, antara lain:

Banyak anggota komunitas yang tak paham dengan istilah CO, sehingga dapat mempersulit diri dalam melakukan Aksi.

Dikesankan – terkesan bahwa CO merupakan orang yang dirasa lebih pandai dan serba tahu mengenai organisasi dari pada anggota komunitas.

Beberapa pandangan – anggapan bahwa CO lebih menekankan pada Visi; Misi; Tujuan dan Hasilnya (out put) yang sifatnya Politis. Padahal situasi saat itu (zaman rezim soeharto) banyak rakyat yang ‘phobi’ mendengar dan melibatkan diri pada kegiatan yang berbau politik.

Dalam proses waktu ke waktu bahwa perubahan istilah itu juga turut menggeser makna istilah Community Organizer yang sebenarnya merupakan proses akhir Aksi yang dilakukan dengan penekanan pada Penguatan Rakyat, yaitu terbentuknya Organisasi Rakyat yang kuat dan dilakukan melalui proses Aksi sampai meningkat kesadarannya menjadi Pemberdayaan.

Makna istilah Pendamping sering kali disalah artikan dalam pelaksanaan aksi di lapangan. Banyak Pendamping yang melakukan aksinya didasarkan pada program-program yang direncanakan oleh LSM-nya bernaung tanpa melibatkan anggota komunitas. Padahal rerealita di tempat tinggal anggota komunitas sangatlah mungkin berbeda permasalahannya dengan permasalahan yang dirumuskan oleh LSM tadi. Juga perlu diiingat bahwa anggota komunitas bukanlah hewan atu pun benda mati yang hanya diam dan menuruti kemauan orang lain tanpa tahu tujuannya. Sebagai mitra kerja Pendamping di lapangan adalah komunitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mampu berfikir, terdiri dari macam sifat dan karakter yang selalu menciptakan interaksi sekaligus menjadi teman komunikasi.

Lebih baiknya bagi Pendamping sebelum melakukan aksi kebudayaan bersama komunitas mau dan mapu memahami Diri Sendiri (Aku sebagai Pribadi) dalam posisinya yang berkaitan – ber Interrelasi dengan intern keluarganya, tetangga, aparat keamanan, birokrasi, lembaga-lembaga di lingkungannya, kebutuhan sehari-hari dan juga harga barang. Relasi sosial ini perlu dipahami sendiri oleh Pendamping karena Tugas (sekarang Profesi) sebagai Pendamping harus dilakukan dengan Sadar dan Disadari tentang besarnya Resiko yang akan dihadapi suatu saat nanti.

Misalnya saja, penghasilan yang tak tetap, kecurigaan dari aparat keamanan, stigma dari masyarakat umum tentang ketidakjelasan status sosial seorang Pendamping. Sadar Diri itu sebagai Fondasi saat resiko itu menimpa. Maka tidak – jangan menggerutu atau menyalahkan pada orang lain.

Esensinya bahwa seorang Pendamping tidak harus berasal dari orang luar komunitas tetapi orang/ individu dari dalam komunitas juga berhak dan berkewajiban menjadi Pendamping pada komunitasnya sendiri.

Pendamping dari dalam komunitas paling tidak mempunyai kapasitas, sebagai berikut:

Mempunyai Visi dalam proses aksinya.
Rendah hati, humoris dan tak mempunyai kepentingan untuk diri sendiri.
Memahami Strategi dan Metodologi Pendampingan serta kreatif memunculkan intervensi-intervensi.
Sabar, telaten dan memberkan kesempatan serta waktu belajar bagi anggota komunitas untuk maju. Individu yang Sadar jadi Pemaaf dan mau untuk meminta maaf.
Jangan mencoba melakukan adu domba antar anggota komunitas hanya untuk kepuasan diri sendiri.
Rajin melakukan inventarisasi proses aksi yang telah dilakukan.
Memahami tentang makna Kebutuhan dan Keinginan sehingga tidak selalu berfikiran Dana Sentris.

3.2.2. Komunitas

Komunitas (community) berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti Rukun; Perkawanan (fellowship). Meskipun perkembangannya dalam bahasa Indonesia bahwa Komunitas sering diartikan dengan masyarakat (society) yang sebenarnya merupakan pemaknaan yang kurang tepat.

Dalam makna Rukun; Perkawanan sangat terlihat Subyeknya (Pelaku), antara lain:

Lebih dari 2 (dua) Pelaku (subyek).
Antar Pelaku status Sosial budanya Homogen dan juga bisa antar Pelaku mempunya Kebutuhana yang sama.
Melakukan suatu aktivitas dan distribusi Peran dan Tugas.
Apa pun hasil aksi (out put) disadari dan dipertanggungjawabkan bersama.
Perbedaan pendapat dan kesalahan dapat terselesaikan tanpa meninggalkan beban perasaan yang kurang antar Pelaku.

Dalam Relasi Sosial secara umum bahwa Komunitas diartikan sebagai gabungan atau himpunan dari beberapa kelompok (kumpulan individu) dalam masyarakat.

Maka Prinsip dasarnya Komunitas bisa dijelaskan sebagai berikut:

Gabungan atau Himpunan beberapa kelompok dalam wilayah yang status sosial budayanya sama. Juga bisa antar Kelompok yang se-Kebutuhan melakukan aktivitas dan distribusi kerjanya secara demokratis.

Pada saat ini, sudah cukup sulit menemukan kondisi Komunitas seperti yang dimaksud pada prinsip dasarnya (ideal). Tetapi sangat penting memahami makna yang ideal dari komunitas agar dapat terpacu untuk memajukan tingkat kesadaran yang ideal pula.

3.2.3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Istilah LSM terdapat 3 (tiga) kata yang harus dimaknai, diantaranya:

Ringkasannya ada 3 (tiga) kata yang harus dijelaskan pada istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diantaranya :

1. LEMBAGA, dapat diartikan media berkumpulnya orang-orang dalam merencanakan, melakukan dan pengambilan keputusan; Wadah (tempat) orang-orang untuk melakukan kegiatan.

2. SWADAYA, berasal dari suku kata; Swa yang mempunyai arti diri sendiri dan Daya berarti kemampuan.

Jadi Swadaya dapat dijelaskan sebagai individu, orang, kelompok, komunitas, masyarakat yang dalam aktivitas kehidupannya berusaha lebih mempriotaskan kemampuan diri sendiri (sumber daya setempat) dalam mencapai cita-cita.

Esensinya, istilah swadaya adalah individu, orang, kelompok, komunitas, masyarakat yang dalam aktivitas hidup dan kehidupan berusaha lebih mengutamakan pada kemampuan diri sendiri daripada ketergantungan dengan pihak lain dalam aksi kebudayaan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan (visi).

Gambaran umum komponen yang terdapat dalam istilah Swadaya;

a. Mau dan mampu bekerja keras.

b. Saling membutuhkan adalah realitas sosial yang dihadapi tetapi mental ketergantungan dengan pihak lain sangat di hindari.

c. Berpikir logis, realitis dan tidak manipulatif.

d. Efisien dan efektif dalam alokasi sesuatunya.

e. Tumbuhnya “jiwa” empati bukan hanya sekedar “simpati”

f. Paham tentang sumberdayanya dan memanfaatkannya.

g. Berusaha mencari solusi atas kegagalan dan kesalahan sebelumnya agar tidak terulang.

h. Sangat selektif pada batuan dana yang akan diberikan.

3. MAYARAKAT, (society) dalam realita umum sering disamakan dengan komunitas (community). Penerjemahan sebenarnya sangatlah kurang tepat, meskipun dalam beberapa hal terdapat kesamaan. Misal, keduanya bermakna sebagai kumpulan beberapa orang yang melakukan interaksi sosial.

Dalm istilah Masyararakat mempunyai komponen-komponen, sebagai berikut:

a. Kumpulan dari beberapa komunitas.

b. Interaksi komunitas-komunitas di wilayah tersebut.

c. Masyarakat bagian jati diri anggota.

d. Setiap komunitas merasa jadi bagian atau milik dari masyarakat.

Jadi interaksi sosial dalam masyarakat bisa terjadi pada individu dari komunitas yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Bertitik tolak dari 3 (tiga) kata dalam istilah LSM itu maka sudah dapat dijelaskan makna dari katanya.

Jadi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah ;

Media (tempat) berkelompok, merencanakan, dan pengambilan keputusan bagi anggota masyakat dalam melakukan aktivitas dengan kemampuan atau sumberdaya sendiri yang mereka punya menuju suatu cita-cita.

Prinsip Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah ;

a. Kemandirian suatu anggota dan lembaga (independen).

b. Berusaha dengan sumberdaya dan kemampuan sendiri lebih diutamakan.

c. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada yang menggantungkan hanya pada seseorang saja.

d. Setiap anggota sadar akan adanya resiko yang dihadapi.

e. Penguatan-penguatan organisasi dalam masyarakat menuju “pemberdayaan” oleh komunitas sendiri.

f. Pemberdayaan komunitas dalam masyarakat sebagai tujuan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan.

3.3. Interrelasi.

Di dalam hubungan antara Pendamping, Komonitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu dianalisis lebih dalam dan tajam agar dapat terlihat peran, fungsi dan tugas masiang-masing.

Di bawah ini gambar interreelasi ketiganya akan membantu dalam menjelaskan.

3.3.1. Pendamping dan Komunitas

Secara ideal hubungan antara Pendamping (P) dan komunitas (K), inisiator datang dari komunitas sendiri atas dasar kebutuhan bersama dalam melakukan aktivitas sampai lahir/muncul pendamping dari dalam komunitas sendiri (Pendamping Lokal/PL).

Nyatanya, kehidupan sehari-hari di Indonesia inisiator itu banyak datang dari pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri.

Kecuali komunitas yang wilayahnya hidup terjadi kasus atau masalah yang sifatnya manifes (nampak) dan struktural. Misalnya, Penggusuran tanah, PHK buruh, Intimidasi massal, biasanya komunitas tersebut meminta fasilitasi dan advokasi pada pihak Perguruan Tinggi, Aktivis Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat atas dasar Kebutuhan bersama yang dirasa serta menimpa seluruh anggota komunitas.

Inisiatif komunitas mendatangi pendamping tidak bisa dikatakan adanya mental ketergantungan, kebodohan ataupun kesalahan, berkaitan dengan kasus atau masalah yang manifes itu. Terpenting, tindakan itu dimusyawarahkan dan di putuskan seluruh anggota serta bukan inisiatif dari beberapa orang atau individu saja.

Inisiatif mendatangi pendamping (P) yang dilakukan komunitas (K) sebagai indikasi adanya sadar dengan kemampuan diri sendiri, sudah ada dan berjalannya mekanisme kerja di komunitas, terlihat akan munculnya calon-calon pendamping lokalnya (PL).

Malah sering terjadi inisiatif datang dari pendamping (P) dari luar ke komunitas saat disuatu wilayah terjadi kasus seperti adanya ketidak adilan, kemiskinan struktural dan kultural. Tetapi sering pula kehadiran pendamping (P) itu tidak diterima oleh komunitas.

Ditolaknya Pendamping (P) oleh Komunitas (K) mungkin didasari oleh beberapa alasan, diantaranya;

a. Langkah awal dari strategi yakni bagian dari intregasi atau “pintu masuk” (entry point) kurang tepat.

b. Memaksakan bahasa dan cara berfikir sendiri.

c. Banyak mengobral janji-janji tapi mampu dipenuhinya.

d. Kehadirannya malah membuat rusak interaksi sosial komunitas yang sudah ada sebelumnya.

e. Melanggar etika, norma, asusila yang hidup diwilayah itu.

f. Penampilan (performance) sudah tidak disukai komunitas.

Kehadiran Pendamping dari komunitas (PL) yang muncul atas dasar proses dalam melakukan aksi karena adanya”kebutuhan” bersama. Ternyata kehadirannya tidaklah menjadi persoalan.

Kehadirannya (PL) akan menjadi persoalan baru di komunitas (K), apabila;

a. Pendamping itu (PL) tidak punya atau berinisiatif mencari kawan (partner) untuk refleksi.

b. Komunitas hanya menggantungkan diri pada pendamping itu (PL).

c. Dibawah sadarnya, peran pendamping itu (PL) menjadi status sosail baru, yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya, lebih pintar dari onggota komunitas lainnya.

d. Tampa sepengetahuan komunitas (K), peran sebagai pendamping digunakan untuk mencari keuntungan pribadi sehingga membuat anggota komunitas lainnya cemburu (jelous) dan marah.

3.3.2. Pendamping dan LSM.

Ada 4 (empat) macam interrelasi antara Pendamping dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni:

· Pendamping (P) dengan LSM (luar komunitas).

· Pendamping (P) dengan Organisasi Rakyat (OR) dalam komunitas lokal.

· Pendamping lokal (PL) dengan LSM.

· Pendamping dari komunitas (PL) dengan OR.

1. Pendamping dan LSM (P< -- >LSM).

Pendamping (P) hubungannya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah individu yang ada dalam strutur pelaksanaan oprasional lembaga, berperan melayani dan memfasilitasi langsung pada masyarakat marjinal berdasarkan progam dari LSM.

Kalaupun dianggap sebagai profesi sifatnya vokasional, yakni adanya kesadaran diri seseorang yang selalu mengoptimalkan peran dan tugasnya sebagai tanggung jawab moral dengan pertimbangan imbalan asal dapat memenuhi kebutuhan hidup semata.

Ciri-ciri Pendamping mempunyai sifat Vokasional antara lain ;

a. Berpandangan bahwa dana adalah sebuah sarana, media, dan bukan tujuan akhir dari tugas. Sehingga tidak atau ada dana, peran dan tugas sebagai pendamping tetap menjadi tanggung jawab moralnya.

b. Imbalan jasa atau (salary), bukanlah bantuan utama walaupun sesuatu yang harus dipenuhi. Tetapi prinsipnya saat komitmen awal masuk dunia persilatan LSM dapat dipenuhi.

c. Selalu melakukan penggalian dan pencarian (eksplorasi) metode, intervensi dalam hidup di komunitas dan LSM nya agar tidak terjadi kebuntuan berfikir dari pengikisan moralitasnya.

d. Selalu sadar pada kelemahan dan kesalahannya disetiap saat.

Maka Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) itu sendiri harus mampu menyediakan suasana untuk menampung kreativitas dan kemampuan dari para pendampingnya. Sehingga LSM-LSM tidak akan kehilangan prinsip dasarnya.

Sebagai kumpulan individu-individu yang berada dalam strata sosial menengah ke atas dalam pendidikan LSM, tentunya banyak godaan duniawi dan memungkinkan terkikis komitmen moralnya.

2. Pendamping dan Organisasi Rakyat. (P< -- >OR)

Pendamping dari luar (P) sangat erat hubungannya dengan OR. Bagaimana juga terbangunnya OR Organisasi Rakyat tidak bisa lepas dari keterlibatan unsur dari luar. Maka salah satu syarat untuk memajukan OR, anggotanya harus aktif menjalin hubungan dengan orang luar komunitasnya, termasuk pada pendamping (P).

Tetapi OR itu muncul, bisa terjadi saat sebelum pendamping datang ke komunitas atau saat awal proses penbentukkannya atas dasar hasil fasilitasi dari pendamping (P). Pendamping (P) dan OR hubungannya didasari adanya saling melengkapi dalam proses menuju kehidupan yang lebih manusiawi.

Idealnya OR yang seharusnya lebih mempunyai inisiatif menjalin hubungan dengan pendamping, karena pada suatu saat tidak ada anggapan atau tidak ada kecurigaan pada pendamping (P) yang dituduh mempunyai maksud tersembunyi atau dituduh “menjual kemiskinan” komunitas kaum marjinal pada pendukung dana (supporting fund).

Juga, sudah sepantasnya OR memberi imbalan jasa (insentif) pada pendamping (P) saat mereka membutuhkan tenaga atau jasa pendamping.

Asumsinya, bahwa peran dan tugas seorang pendamping itu sama dengan peran dan tugas seorang Guru, Pengacara ataupun konsultan.

3. Pendamping dari dalam Komunitas dan LSM (PL< -- >LSM)

Lahirnya atau adanya pendamping berasal dalam komunitas dendiri (PL) karena beberapa sebab antara lain;

a. Pada masa itu, munculnya kasus manifes dan struktural yang menjadi Kebutuhan bersama komunitas tersebut.

b. Adanya kompetitif dari seleksi-obyektif mulai awal proses awal pendampingan oleh pendamping dari luar komunitas (P).

c. Orang lokal sendiri kembali lagi ke desanya dari “pengembaraan” mencari ilmu di tempat lain.

Pendamping dari dalam Komunitas (PL) hubungannya dengan sebuah LSM di luar komunitas hanya sebagai Mitra dan bukan bagian struktur dari organisasi itu (LSM).

Adapun LSM dapat berperan pelatihan-pelatihan pada PL-PL untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan sumber dayanya yang berguna dalam proses penguatan rakyat. Bagi LSM-LSM yang mau masuk dan langsung terjun ke komunitas maka para PL-PL menjadi sumber informasi data pertama kali dan mediator dari fasilitasi yang diberikan oleh LSM.

Sehingga LSM dan PL secara bersama dapat merancang intervensi awal dalam proses penguatan. LSM-LSM itu juga dapat digunakan sebagai wadah beberapa tokoh-tokoh komunitas dan PL melakukan refleksi aktivitas-aktivitasnya, peran, tugas PL, dan mengukur perkembangan tingkat kesadaran tokoh-tokoh komunitas dan PL nya (konformis, reformis dan transformis).

4. Pendamping dan Organisasi Rakyat (P< -- >OR)

Pendamping dari dalam komunitas (PL) bisa sebagai pengurus dan bukan sebagai pengurus LSM yang didirikan oleh Komunitas (OR).

Prinsipnya, PL-PL itu mampu menjadi fasilitator, moderator, katalisator sistem maupun mekanisme dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OR.

Khususnya dapat menjadi moderator pada kelompok-kelompok yang tergabung pada OR, agar organisasi menjadi lebih kuat.

Syarat-syarat pendamping dari dalam komunitas (PL) yang ideal, antara lain;

a. Mempunyai pengetahuan dan meteri pendampingan.

b. Selalu rendah hati meskipun ada yang menyanjungnya.

c. Tdak berafiliasi pada kepentingan golongan tertentu.

d. Sadar diri pada peran dan tugas sebagai pendamping.

e. Ramah, Komunikatif, dapat memotivasi anggota.

f. Tidak terlalu memaksa mencari eksestensi diri dan imbalan jasa.

Meskipun PL-PL didasari oleh syarat-syarat yang makna sebagai “tugas moral” dibandingkan dengan profesi, tetapi OR hendaknya sebagai wadah berkumpulnya kewajiban-kewajiban finansial dan usaha ekonomi anggota, yang sebagian dana atau finansial yang berkumpul dapat diberikan pada pL-nya, sebagai imbalan jasa yang benar-benar yang didasari oleh seluruh anggota dan PL itu tentang Hak dan Kewajiban yang harus ditempuh dan dilakukan.

3.3.3. LSM dan Komunitas.

Hubungan LSM dan komunitas (K) merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya dalam proses transformasi sosial. Keberadaan LSM-LSM di dunia selalu lahir untuk menjawab situasi saat komunitas tertimpa masalah-masalah yang membuat menderita hidupnya.

Peran dan tugas LSM, baik yang menerjunkan langsung pendamping (P) ataupun yang tidak langsung mendampingi komunitas yang mengalami penderitaan, karena ingin menjawab problem-problem yang sedang muncul.

Peran LSM-LSM itu bervariatif dan beraneka ragam intervensi/kegiatan yang digunakan, antara lain ;

a. Bantuan modal Usaha Kredit Mikro.

b. Pendidikan untuk Penguatan Rakyat.

c. Pendidikan Ketrampilan-Ketrampilan khusus.

d. Usaha-Usaha Pertanian.

e. Penyadaran Hak-Hak Individu dan Kelompok.

f. Pembelaan pada Pelanggaran Hak-Hak melalui jalur non Litigasi dan Litigasi.

g. Kampanye Problem-Problem Komunitas.

h. Pembelaan pada Hak-Hak atas Tanah.

Meskipun sebagian besar pola pendekatan LSM dalam menjalankan program bottom up.

Tetapi tidak jarang LSM-LSM tampa sepengetauan komunitas, mengangkat issu-issu rakyat tanpa dan pada saat kesiapan mental serta sumberdaya komunitas belum siap.

Hal ini seringkali membuat semangat anggota komunitas melemah yang memunculkan kecurigaan dan menipisnya kepercayaan dari komunitas pada LSM-LSM.

Ditengah kehidupan suatu komunitas secara faktual bisa muncul beberapa Organisasi Rakyat (OR), dan keberadaan munculnya itu di harapkan membawa dampak positif bagi setiap anggota komunitas. Meskipun anggota komunitas bukanlah anggota OR.

Tujuan lahirnya OR bukanlah atas dasar perekrutan jumlah anggota sebanyak-banyaknya. Tetapi lebih mengutamakan sosialisasi tujuan-tujuan agar tercapai cita-ciata yang diharapkan (visi).

Di dalam kehidupan sehari-hari, para anggota OR ataupun pengurusnya tidak berperilaku eksklusif. Sebab tidak semua anggota komunitas sebagai onggota OR dan perilaku menjaga agar tidak terjadi jurang pemisah (sosial gap) bagi seluruh anggota komunitas. Kalua sampai terjadi jurang pemisah di tengah-tengah kehidupan suatu komunitas, menunjukkan indekasi adanya eksklusivisme dari pihak OR.

Juga, merupakan kegagalan dalam menggapai visi OR apabila tidak segera dilakukan refleksi. Sadar diri mengenai nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak individu di samping menjalankan kewajiban-kewajibannya, hendaknya dapat disosialisasikan pada seluruh angota komunitas oleh pihak OR. Sebagai konsekuensinya nilai-nilai harus dipahami dan di jalankan oleh anggota maupun pengurus OR dalam kehidupan sehari-hari.

3.3.4. Pendamping, LSM, dan Komunitas

Dalam melakukan aksi-aksi menuju kehidupan yang lebih manusiawi tidak bisa dilakukan tanpa adanya strategi dan perencanaan yang jelas. Manakala hasil perencanaan yang jelas. Manakala hasil perencanaan dapat terwujud menyangkut banyak orang tentunya harus melibatkan komunitas.

Pada saat anggota komunitas masih dalam tinggat kesadaran konformis (naif, pasrah, merasa dirinya tidak mampu, idiom banyak anak – banyak rejeki). Maka dibutuhkan orang yang dapat memfasilitasi dan memotivasi agar anggota komunitas itu dapat meningkatkan kesadaranya.

Proses untuk menuju organisasi OR yang kuat tidak bisa hanya ditempuh 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Fakta yang sudah terjadi, bisa lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Kondisi itupun masih sering di “kotori” dengan munculnya konflik-konflik yang sifatnya individual, atas dasar kecemburuan (jealous) antar anggota.

Kesabaran dan ketelatenan dalam pendampingan komunitas kaum marjinal sangat diperlukan, agar tercapai Perwujudan Organisasi dalam pemenuhan sadar diri, kebutuhan Sehat Mental dan Fisik Sosial untuk setiap anggota OR maupun sekuruh anggota Komunitas.

Sudut pandang pada titik prespektif dari ketiga istilah antara lain ;

Pendampingan (P dan PL), Lembaga atau Organisasi (LSM dan OR), dan Komunitas (K) adalah VISI.

Visi (titik prespektif) dari ketiga istilah peran dalam pendampingan yaitu ;

“Terciptanya Perwujudan Masyarakat Sipil yang adil

Dalam Kehidupan Lebih Manusiawi”.

Langkah-Langkah Dalam Membangun Organisasi Rakyat

2009-03-30T21:55:00.000-07:00

Langkah I:

Integrasi

Langkah pertama dan utama dalam pengorganisasian rakyat adalh integrasi atau menyatu dengan yang miskin dalam masyarakat mereka. “Organisasi” harus berusaha melebur dirinya dalam masyarakat yang miskin untuk mengetahui budaya, ekonomi, pemimpin, sejarah, irama, dan gaya kehidupan dari masyarakat tersebut. Mereka mengunjungi orang-orang, terlibat dalam pembicaraan kecil, mengambil bagian dalam kegiatan mereka (umpamanya menumbuk padi), ikut terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok tidak resmi, tinggal bersama mereka dan merasakan apa yang mereka makan, apa yang jadi hiburan mereka dan ikut dalam pertemuan-pertemuan mereka.

Ini bukanlah hal yang gampang, ujar seorang organiser;

“ Selama empat bulan saya tidak mampu merasakan makanan mereka atau baunya. Saya melihat keadaan yang sebenarnya dari pergumulan mereka, bagaimana rasanya menjadi miskin yang dari hari kehari berjuang untuk hidup. Dan apa artinya memperjuangkan tanah dan kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh, juga frustrasi-frustrasi seperti yang mereka alami dan lihat sendiri. Saya melihat kehidupan kaum miskin seperti apa yang mereka sendiri lihat. Saya belajar mempergunakan bahasa mereka yang sederhana, mempelajari sampai hal-hal terkecil dari kehidupan mereka yakni yang memyebabkan persoalan mereka bertahan hidup “.

Dalam proses integrasi ini, beberapa hal akan dialami oleh seorang organiser :

Menghargai rakyat dan melihat aspek pembebasan dari budaya mereka yang mampu memberikan mereka kekuatan berjuang. Apa yang dinamakan kebudayaan bisu Cuma abstrak dari para sosiolog. Kaum miskin sesunggunya ulet, tekun dan penuh dengan etikad baik. Mereka juga memiliki seluruh kelemahan dari manusia yang lain.
Harus melihat, bagaimana analisa sosial yang mungkin ia lakukan mengenai situasi nasional, bisa menyatu dalam kehidupan rakyat. Ia harus bisa melihat seberapa jauh analisa sosial tersebut benar atau tidak. Ia harus bisa belajar dari kenyataan bahwa juga analisa sosial Cuma sebuah abstraksi. Kenyataan jauh lebih padat dan rumit.
Harus berusaha melihat atau merasakan tindakan Tuhan di antara mereka yang miskin, lantaran kaum miskin mendapat tempat istimewa dalam pekerjaan Tuhan.
Pada akhirnya, harus bisa diterima sebagai warga dari masyarakat tersebut.
Akhirnya nilai-nilai serta gaya hidup sang organiser harus berubah. Ia harus menjadi lebih berpengertian dan toleran, lebih penuh penyerahan diri, lebih realistis dan menjadi miskin sebisanya.

Untuk berintegrasi dengan baik, pada permulaan latihan mereka harus hidup dilingkungan masyarakat desa atau kota yang miskin selama enam bulan di rumah yang sederhana dan makan apa yang dimakan oleh rakyat miskin.

Integrasi memberikan jaminan bahwa keprihatinan seseorang untuk merubah sebuah masyarakat, sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat mengenai sebuah perubahan dan bukan menurut contoh-contoh teoritis atau ideologi atau agama. Integrasi merupakan dasar dari langkah-langkah yang lain. Jikalau para organiser tidak menyatu dengan rakyat, tidak akan pernah mempelajari demensi yang sesungguhnya dari persoalan rakyat atau bagaimana merangsang mereka untuk berubah.

Langkah II:

Penyidikan Sosial

Penyidikan adalah sebuah proses yang sistematis mencari masalah-masalah, di sekeliling makna masyarakat diorganisir. Sang organiser larut dalam masyarakat, mencari permasalahan-permasalahan yang sangat dirasakan rakyat untuk diperkembangkan sehingga mereka mau bertindak.

Mencari soal-soal yang kongkrit, seperti masalah air dan kakus yang memang merupakan masalah yang objektif ( yang tak pelak lagi, untuk rakyat setempat maupun pendatang ) dan yang dirasakan sebagai masalah oleh rakyat. Kedua hal ini tidak semuanya sama.

Bagaimana melakukan penyidikan sosial? Secara umum ada 3 (Tiga) cara, yaitu:

Pertama, mempelajari catatan dan laporan yang membicarakan permasalahan rakyat. Kedua, adalah belajar dari rakyat itu sendiri bagaimana mereka merasakan sebuah permasalahan, bagaimana mereka melihat rincian sebuah permasalahan, komplikasi (kaitan) serta maknanya. Dan ketiga, adalah mempelajari sebuah permasalahan sebagaimana yang ditentukan oleh bangunan kekuasaan dari masyarakat tersebut, seperti mempelajari bagaimana para pimpinan masyarakat terikat pada sebuah permasalahan.

Langkah III :

Program Percobaan/Sementara

Organiser tidak boleh mempunyai gagasan yang sudah direka sebelumnya tentang masalah yang dianggap benar untuk digarap. Senantiasa harus waspada dan berusaha menemukan tahapan-tahapan dasar dari kerumitan dalam permasalahan. Dan akhirnya, harus memilih salah satu saja persoalan untuk ditangani. Beberapa organiser terus-menerus mempelajari permasalahan-permasalahan dan tidak pernah menangani sebuah persoalanpun. Pada beberapa titik, harus memulai dan percaya bahwa sebagai akibat dari aksi akan memperoleh informasi lebih lanjut.

Persoalan yang akan ditanggulangi haruslah:

1. Mempengaruhi banyak orang merupakan hal pokok dalam pengorganisasian untuk melibatkan jumlah orang yang banyak.

2. Orang-orang harus cukup terlibat dengan persoalan yang diajukan. Misalnya mereka harus mengajukan keberatan atas persoalan tersebut dalam beberapa hal pada organiser.

3. Haruslah sesuatu yang bisa dimenangkan, yaitu bahwa rakyat harus memilikki peluang untuk memperoleh apa yang mereka inginkan secepatnya. Pada pihak lain, tidak boleh menjadi perjuangan yang sia-sia, seperti misalnya rencana untuk menghapuskan perusahaan-perusahaan multinasional.

4. Tindakan yang diambil atas sebuah persoalan harus bisa menarik minat orang lain untuk ikut bergabung. Sekutu sangat diperlukan pada setiap tahapan kerja organiser.

5. Jikalau mungkin, persoalan dipilih yang menarik dan dramatis. Hal ini bisa menciptakan daya tarik yang lebih luas dalam pengorganisasian.

6. Persoalan yang dipilih harus bisa berkembang ke persoalan yang lebih jauh lagi. Misalnya seorang organiser harus bisa melihat bahwa aksi mengenai air kran akan berkembang menjadi ke kelompok pemakai kecil yang kemudian akan melawan pimpinan tradisional mereka yang jadi boneka penguasa.

Langkah IV :

Landasan Kerja

Landasan kerja berarti berjalan berkeliling dan menggerakkan rakyat berdasarkan hubungan orang per orang untuk melakukan sesuatu terhadap persoalan air kran atau persoalan apa saja yang dipilih. Ini disebut juga aditasi. Beberapa segi dari rangsangan (motivasi) atau agitasi ini yang bisa dipergunakan adalah kepentingan pribadi, moralitas, hak-hak, kehormatan atau rasa malu dan amarah.

Ketika berkeliling para organiser juga mulai membicarakan tentang sebuah pertemuan umum dimana lebih banyak orang akan hadir untuk membahas dan aksi lebih lanjut. Misalnya dapat menganjurkan sebuah pertemuan yang akan membahas kemungkinan rakyat beramai-ramai ke balai kota untuk menuntut air kran. Dengan orang –orang yang ia temui, seorang organiser hendaknya membahas pendapat yang setuju dan tidak terhadap aksi ini.

Ia harus mampu membuat orang-orang mau melakukan sesuatu, dan bersikap -- siap menghadiri sebuah pertemuan pada waktu tertentu untuk menyepakati bentuk-bentuk kegiatan tertentu.

Terkadang dalam usaha agitasi, kita mempergunakan pokok-pokok yang akrab dengan budaya dan agama masyarakat tersebut. Kita tidak boleh mempergunakan apa saja dari budaya atau agama dalam hal agitasi ini, yang kita sendiri tidak yakini atau hormati, sedikitnya pada tingkat yang lebih dalam. Kita harus percaya bahwa tak ada satupun dalam kebudayaan yang memang benar-benar baik yang dengan begitu bertentangan degngan rakyat. Kalau kita tidak percaya pada hal-hal yang kita pergunakan dalam agitasi kita, kita berarti memanipulasi rakyat dan seakan-akan telah melakukan hal-hal yang suci ini puncak dari keangkuhan.

Langkah V:

Rapat

Pada rapat umum rakyat mengesahkan secara bersama-sama, apa yang sudah mereka putuskan sendiri secara perorangan, juga sampai kini segala sesuatu masih bersifat perorangan. Pertemuan memberikan rasa kekuatan dan kepercayaan bersama, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka belajar satu sama lain mengenai keyakinan dan motivasi. Pertemuan itu juga memperinci kapan pergi ke Balai Kota, berapa banyak yang ikut dan sebagainya.

Rencana ini juga buat pembagian tugas, seperti misalnya; Siapa membawa poster, Siapa mengurus ijin. Gerakan haruslah direncana secara matang dan terinci.

Bilamana landasan kerja digarap dengan baik, pertemuan akan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, ada seseorang yang berbicara dalam pertemuan tersebut. Kenapa kita tidak menuntut Kepala Desa kita dalam menyelesaikan persoalan ini? Maka orang–orang yang hadir pada pertemuan akan menjawab; “ Tidak, kita telah memutuskan menangani sendiri persoalan ini. Kepala desa sudah diberi waktu bertahun-tahun untuk melakukan sesuatu ”.

Seandainya polisi atau penguasa keamanan datang, maka rakyat bisa mempertahankan hak-hak mereka jika mengadakan pertemuan semacam itu.

Langkah VI:

Bermain Peran

Bermain peran berarti memerankan sesuatu pertemuan yang mungkin terjadi antara pimpinan rakyat dengan wakil pemerintah. Para pemimpin memerankan peranan mereka sendiri sementara beberapa orang bertindak seakan orang pemerintah, lalu menjawabsebagaimana yang mereka pikirkan, Bagaimana orang pemerintah akan menjawab. Ini merupakan cara melatih orang-orang untuk bersikap-siap menghadapi apa yang bakal terjadi dan melengkapiu diri mereka. Akan lucu dan sangat menyenangkan melihat Bagaimana rakyat miskin meniru tingkah laku para oknum yang berkuasa. Permainan peran merupakan metode yang bagus untuk memperkembangkan suatu kesadaran/naluri bereaksi langsung ditempat. Organiser bisa melibatkan diri dengan memberikan petunjuk-petunjuk dari waktu ke waktu.

Keuntungan utama dari bermain peran dibandingkan dengan metode persiapan yang lain ialah, karena sifatnya sendiri, metode ini melibatkan emosi rakyat seperti juga pemikiran mereka, dan mereka bisa melibatkan diri dengan penuh semangat. Tidak begitu sukar melakukannya, jadi bisa merupakan cara yang menyenangkan untuk meninjau persoalan dan aspek-aspek permasalahan. Bermain peran memungkinkan terciptanya suasana perlawanan yang rakyat harus dibiasakan merasakannya.

Langkah VII:

Mobilisasi atau Aksi

Mobilisasi atauaksi merupakan pengalaman sesungguhnya dari rakyat menghadapi yang berkuasa dan merupakan penampilan yang sungguh-sungguh dari kekuatan rakyat.

Bentuk perlawanan dari mobilisasi amat dibutuhkan. Rasa percaya diri dan harga diri rakyat terbenam dalam penindasan yang berabad-abad. Perlawanan atau konfrontasi merupakan cara yang baik untuk menerobos Keadaan ini. Argumentasi yang baik secara menakjubkan bisa membangun rasa persamaan hak rakyat.

Bentuk-bentuk aksi yang Bagaimana? Beberapa hal yang menarik dari berorganisasi terletak pada taktik ini. Taktik haruslah berada di dalam jangkauan pengalamam rakyat tetapi diluar pengalaman penguasa.

Sebuah pabrik di India mencemarkan sebuah lingkungan, misalnya rakyat memutuskan mendatangi pejabat yang bertanggung jawab sehari-sehari dengan membawakan kantong-kantong kotoran pabrik yang mencemarkan rumah mereka dan meletakkan di atas mejanya

Langkah VIII:

Evaluasi

Sesudah aksi, rakyat berkumpul dan membuat penilaian apa yang terjadi baik atau buruk. Ini sesungguhnya merupakan peninjauan atas langkah-langkah satu sampai tujuh.

Aksi merupakan bahan mentah untuk penilaian. Beberapa dari pertanyaan yang harus dijawab adalah: - Apakah persiapan kita cukup matang? - Apakah kita bertemu dengan orang yang tepat? - Apakah kita memerlukan ijin untuk bergerak? - Apakah gerakan kita tertib? - Apakah kita tepat pada waktunya? - Apakah tuntutan kita jelas dan masuk akal? - Apakah kita cukup memilikki orang-orang? - Apakah kita menilai kekuatan kita secara berlebihan? Dan masih banyak pertanyaan yang muncul sesuai dengan gerakan dan isu yang kita bawah.

Langkah IX:

Refleksi

Secara teoritis, refleksi bisa merupakan bagian dari Evaluasi, tetapi dalam pelaksanaannya adalah lebih baik dipisahkan, karena menyangkut keprihatinan-keprihatinan yang sedang berlangsung secara lebih dalam dan mungkin memerlukan suasana yang lebih tenang. Refleksi merupakan saat untuk melihat nilai-nilai positif yang sedang kita upayakan dibangun dalam Organisasi. Juga bersangkut-paut dengan soal pengorbanan, pembangunan masyarakat, peranan pemimpin dan kekuasaan, harkat kemerdekaan dan demokrasi. Seringkali sangat berguna bila mempergunakan kitab-kitab suci dari berbagai agama yang berbeda dalam diskusi-diskusi ini.

Ini juga merupakan saatnya mengadakan analisa sosial apa pun yang mungkin diperlukan rakyat untuk mengerti pengalaman yang baru mereka lewati. Analisa sosial haruslah didasarkan pada pengalaman rakyat dalam menjawab pertanyaan mereka. Tidak boleh merupakan sebuah traktat tentang sosialisme atau otupia beberapa organiser.

Terpenting bahwa sang organiser mempergunakan metode tanya jawab untuk mengelakkan persamaannya dengan cara cuci otak.

Sebagai contoh, sang organiser bisa bertanya kepada rakyat; “Kenapa pejabat pemerintah begitu sombong?“ Jawaban sebagian besar rakyat mungkin akan keluar ungkapan sesuatu seperti ini:“Ia menyangka kami penjahat” atau “Ia melihat kami cuma gelandangan miskin”. Organiser dengan bertanya lebih jauh bisa membantu rakyat melihat betapa dalam benak kaum penguasa, nilai dari manusia dikaitkan dengan uang, dan menunjukkan betapa hal ini merupakan kesimpulan yang wajar di dalam masyarakat atau budaya bahwa dimana mengejar keuntungan memperoleh prioritas tertinggi. Dengan begitu bisa membantu mereka melihat potensi merendahkan martabat manusia pada kapitalisme.

Lebih jauh ia bisa membantu rakyat mendiskusikan alternatif skala nilai dalam mempertimbangkan nilai-nilai atau pun norma-norma yang hidup di tengah rakyat.

Langkah X:

Organisasi

Organisasi rakyat adalah hasil dari banyak aksi rakyat yang bersamaan. Secara bertahap kelompok-kelompok rakyat yang telah ber-aksi bisa berkumpul bersama-sama, memilih pemimpin-pemimpin mereka dan membentuk Organisasi mereka sendiri-sendiri.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari Organisasi rakyat yang diupayakan untuk diperkembangkan:

1. Merupakan Organisasi dari berbagai Organisasi kecil; bukan perorangan.

2. Memiliki struktur internal untuk membantu rakyat berpartisipasi, dan menimbang, serta mengawasi dan seimbang.

3. Pada setiap waktu dapat menghadapi banyak pokok persoalan.

4. Merupakan aksi yang tetap. Aksi merupakan darah kehidupan sebuah Organisasi.

5. Bersungguh-sungguh. Muncul untuk selalu menang.

6. Memilih taktik yang efektif.

7. Memberi gambaran tentang suatu kekuatan.

8. Pemimpin baru senantiasa muncul.

9. Pemimpin dan rakyat berfikir dan bertindak dalam pengertian keinginan sendiri, taktik kekuasaan dan lain-lain.

Strategi dan Taktik

Organisasi perlu mengetahui secara umum ke arah makna mereka dan apa yang harus mereka lakukan dari hari ke hari. Kita bisa namakan ;

Tujuan Umum atau Jangka Panjang ini “Strategi” dan Aksi hari ke hari “Taktik”.

Pada permulaan dari sebuah pengorganisasian, sebuah sasaran umum pembentukan organisasi rakyat merupakan strategi. Jenis organisasi rakyat yang berada dalam pikiran para organiser telah digambarkan sebelumnya. Sebuah organisasi ideal berawal dari organisasi kecil, dengan struktur yang jelas dan pasti (pengurus, anggaran dasar) banyak pokok-pokok persoalan, berorientasi pada aksi, demokratis, kontroversil dan lain-lain.

Taktik atau pertimbangan apa yang harus dilakukan sehari-hari haruslah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang lebih besar, sebagai contoh, bisa terjadi salah satu dari permasalahan mula-mula yang ditemukan organiser dalam sebuah masyarakat menyangkut tidak adanya air minum yang baik dan murah. Ada beberapa cara yang berlainan untuk memperoleh air yang dibutuhkan. Rakyat bisa mengumpulkan uang lalu membangun sendiri pipa air minum. Mereka bisa meminta pemimpin mereka menuntut balai kota sebagai sebuah kelompok dan menuntut jaringan pipa air sebagai hak mereka.

Strategi membangun organisasi rakyat akan menuntun organiser. Jelas bahwa pilihan pertama swadaya dalam dirinya adalah baik, tetapi tidak akan mendukung pembentukan sebuah organisasi rakyat yang sifatnya penuh pertentangan. Yakni sebuah Organisasi yang berkumpul dengan kekuatan-kekuatan yang ada untuk memperoleh apa yang menjadi hak rakyat. Pilihan kedua hanyalah memperkembangkan ketergantungan rakyat yang tradisional terhadap sang pemimpin. Pilhan ketiga harus dipilih karena itulah yang paling sejalan dengan strategi.

Sesudah 6 (Enam) bulan, organiser harus sudah berhasil mengembangkan pimpinan-pimpinan setempat dan anggota, beberapa tipe organisasi informal, beberapa pokok persoalan (persoalan yang mau rakyat menggarapnya) dan sebagai tambahan sebuah gagasan yang paling baik tentang situasi nyata dari kelompok rakyat miskin. Sudah saatnya menyusun garis besar strategi yang cocok dengan linhgkungan ini, sebuah strategi yang bisa menjadi penuntun bagi hari ke hari untuk jangka waktu satu tahun,kurang lebih.

Beberapa pegangan pembentukan strategi :

Ø Persoalan pokok atau masalah. Organiser dan rakyat haruslah sependapat mengenai apa yang merupakan persoalan pokok atau paling utama di daerah itu. Mesti merupakan persoalan yang sangat berpengaruh terhadap rakyat banyak dan bisa dijadikan dasar bagi persatuan. Persoalan seperti pemilikan tanah dalam sebuah daerah gelandangan, atau mengusir pukat harimau di sebuah daerah Nelayan.

Ø Penyelesaian persoalan. Berikutnya mereka harus memikirkan jalan keluar dari persoalan pokok ini. Jika Misalnya, tanah yang jadi pokok persoalan di daerah gelandangan, mula-mula kelompok harus memutuskan Apakah mereka bertahan ditanah yang mereka duduki atau menerima tawaran pemukiman kembali di daerah yang berdekatan. Bila mereka menghendaki pemukiman kembali (yang kadang kala lebih mudah diperoleh) maka mereka harus memastikan berapa besar uang yang bakal Diperlukan untuk pengolahan tanah dan pembangunan rumah, ketentuan mengenai angsuran dan hak atas tanah, Siapa yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemukiman kembali dan seterusnya. Kalau mereka memutuskan untuk bertahan di atas tanah yang mereka duduki, mereka harus membuat perencanaan serupa untuk memperbaiki perumahan dan daerah mereka.

Ø Kekuatan dan kelemahan. Kelompok ini kemudian harus meninjau/mempelajari kekuatan dan kelemahan Organisasi, Siapa yang menjadi sekutu dan dinas pemerintah yang bisa menentang rencana mereka. Dengan memeriksa Keadaan Organisasi, Misalnya kelompok bisa menemukan bahwa dari 7000 keluarga yang mendiami daerah itu, hanya 3000 yang berhasil tersentuh oleh kegiatan pengorganisasian, dan dari jumlah ini Cuma 800 orang yang bisa disebut anggota aktif, yaitu mereka yang mengikuti pertemuan-pertemuan dan mengambil bagian dalam aksi. Mereka mungkin menemukan bahwa pemimpin pusat Organisasi mereka terlampau otoriter dan tidak begitu mendengarkan apa yang ingin dilakukan oleh kelompok lokal atau cabang. Mereka juga mungkin menemukan bahwa ada Organisasi yang didukung penguasa didaerah itu yang mempunyai banyak pengikut dan biasanya menentang apa yang ingin dilakukan oleh Organisasi rakyat.

Dengan mempelajari sekutu mereka, organiser dan rakyat bisa menemukan bahwa mungkin ada beberapa ahli hukum yang bisa membantu mereka dan beberapa mahasiswa dari universitas terdekat, tetapi media/ pers tidak akan memberikan pemberitaan yang menguntungkan tentang mereka. Badan pemerintah mungkin kelihatan monolitik dan menguasai penuh pengadilan dan polisi, tetapi penyidikan lebih jauh mungkin menunjukkan bahwa ada dua badan pemerintah yang tidak sepakat pada kebijakan perumahan untuk kaum miskin dan berlomba memperoleh dana pemerintah atau bank dunia yang mungkin diperoleh.

Pokok persoalan lain atau sampingan adalah kelompok harus mempelajari persoalan atau masalah lain dari daerah itu, seperti air, jalan, pengairan, sampah, program peningkatan pendapatan, kekurangan gizi. Dan berusaha melihat bagaimana penggarapan atas persoalan ini bisa dikaitkan dengan persoalan utama.

Sebuah organisasi rakyat membutuhkan pokok-pokok persoalan yang aktif sebanyak-banyaknya sebab sebuah pokok persoalan saja, biarpun cukup besar seperti tanah misalnya, tidak akan cukup membuka peluang melibatkan setiap orang dalam kegiatan secara tetap.

Latihan dan Transformasi Sosial

Seseorang belajar mengorganisir dengan sungguh-sungguh berorganisasi seperti halnya ; seseorang belajar menulis dengan menulis dan belajar berdoa dengan berdoa. Praktek nyata ini harus dipandu seorang veteran organiser. Yang berlatih mempelajari ketrampilannya dengan memperhatikan bagaimana organiser yang lebih tua bekerja dan menerima nasehat serta kritiknya. Inilah, metode latihan tertua di dunia. Bagaimana orang tua mengajari anaknya bertani, dan tukang menyampaikan ketrampilan mereka.

Organiser muda ditempatkan sebagai bagian dari sebuah tim ke sebuah daerah orang miskin dimana pengorganisasian sedang berlangsung. Ia di beri tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya dan penampilannya secara tetap diberi penilaian. Organiser yang lebih tua secara sungguh mendemonstrasikan ketrampilannya yang ingin diajarkan pada organiser muda. Sebagai contoh organiser tua akan menunjukkan bagaimana caranya berbicara dengan rakyat, bagaimana membakar mereka untuk beraksi terhadap sebuah masalah, bagaimana memimpin sebuah pertemuan atau menangani sebuah krisis.

Organiser yang lebih tua harus bertemu dengan calon setiap hari walaupun hanya sebentar saja. Ia memberikan saran dan membantu sang calon merefleksi penyelesaian-penyelesaian untuk hal-hal yang sudah terjadi. Kalau orang muda itu, misalnya tidak berhasil mengajak orang kepertemuan maka si veteran akan memintanya untuk mengulangi “pidato” yang disampaikannya kepada rakyat. Mungkin alasan yang diberikan organiser muda ini terlampau abstrak. Tugas si veteran akan menolongnya menemukan alasan yang nyata dan jelas yang bisa menarik perhatian orang miskin. Mungkin juga organiser muda telah meminta rakyat untuk melakukan hal-hal yang tidak begitu mungkin tercapai dan mereka menolak. Organiser tua akan membantu yang lebih muda untuk menyadari betapa berharganya kalau mengusahakan apa yang wajar dan masuk akal, nyata dan jelas serta sedikit banyak bisa terpenuhi dalam waktu yang dekat.

Sang veteran tidak diharapkan memberikan pokok-poko umum, tapi menguraikannya dari pengalaman-pengalaman sicalon dengan bertanya, misalnya; “Kenapa kau berfikiran bahwa rakyat tidak tertarik?” atau “kalau anda meminta mereka melakukan sesuatu yang lain, Apakah mereka akan bersedia mengerjakannya?” atau “Mengapa mereka mau melakukan yang lain pada waktu mereka tidak mau melakukan apa yang kau minta?”

Si veteran bisa mempunyai saran-saran terhadap bahasa dan pakaian orang muda itu; Apakah ia terlampau sok bisnis dan tidak cukup santai dan pribadi (kau tidak begitu saja menemui rakyat dan meminta mereka datang kesebuah pertemuan); atau Apakah ia telah memilih saat yang tepat atau tidak, atau tempat yang sesuai atau tidak, untuk mendekati rakyat; atau apakah ia cukup mendengar mereka. Seorang veteran misalnya, sering memulai hari yang baru dengan berada di samping tempat tidur calon yang muda ketika ia bangun pagi. Tak perlu kata-kata untuk menyampaikan yang ingin ia sampaikan dan katakan. Si veteran juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan sang murid yang lebih akademis dan filosofis. Tujuannya adalah untuk membiasakan seorang organiser yang sedikit demi sedikit telah membangun tata aturan pengorganisasian yang didasarkan pada pengalam dan refleksi sendiri.

Di samping pelajaran sehari-hari, ada juga pertemuan mingguan di makna sebuah tim organiser muda bertukar gagasan dan pengalaman, mereka dengan cara yang lebih sistematis, dan pertemuan bulanan dimana penekanan diberikan pada pembentukan prinsip-prinsip dan membahas pokok-pokok persoalan yang lebih besar.

Ukuran utama adalah kegiatan nyata di lapangan. Penilaian berdasarkan: Berapa banyak ia telah membantu membangun organisasi; Berapa banyak orang yang berhasil dikerahkan; Betapa kuat dan mantap organisasi-organisasi tersebut; Perubahan kualitatif apa yang terjadi dalam kesadaran rakyat; Dan betapa ketatnya konfrontasi mereka dengan lawan. Keberhasilan sang calon dalam hitungan organisasi dan penyadaran menjadi ukuran betapa baiknya ia telah belajar. Katakanlah, dunia sendiri yang menilai seorang organiser, staf latihan cuma menggaris bawahi penilaian tersebut.

Pelatihan harus awas terhadap laporan-laporan palsu atau pembenaran. Selama masa-masa konsultasi, ia mempertanyakan soal-soal yang kongkrit dan menuntut jawaban yang terinci. Ini adalah cara untuk mengungkapkan laporan palsu, usaha pembenaran dan ketidakcocokan lainnya. Hal paling penting, sang pelatih harus mengamati kejadian-kejadian di daerah tersebut dan tidak asing dengan situasi yang ada. Sehingga ia bisa memberikan petunjuk yang baik.

Pada permulaan, sang calon mungkin belum bisa mengenal makna pokok persoalan atau mungkin melakukan kesalahan yang paling kasar, tetapi dengan mengambil keuntungan dari pengalamannya ia bisa belajar untuk menciptakan taktik, menganalisa dan menciptakan taktik, menganalisa dan mengorganisir menurut dirinya sendiri. Perkembangan si organiser termasuk bukan saja keahlian tehnis, tetapi juga peruilaku yang benar. Pertanyaan yang menyeluruh tentang kenapa ia mengorganisasi sangat penting bagi gerakan pembebasan. Hal inilah yang membedakan antara seorang organiser kekuatan rakyat dengan seorang teknisi biasa.

Sesudah 1 (Satu) atau 2 (Dua) bulan Kerja Nyata haruslah jadwal refleksi yang lebih mendalam disusun. Hal ini tidak saja membantu staf latihan dan yang dilatih menambah pengalaman pribadi mereka, tetapi juga memberikan latar belakang teori yang lebih padat. Sampai saat ini yang dilatih sudah cukup mempunyai pengalaman menghargai bacaan mengenai pokok ini. Refleksi yang intensif ini dipusatkan kepada: Perilaku pelaku latihan; Tentang analisa menyeluruh terhadap akar dan anatomi penindasan; Pengertian luas terhadap seluruh kerja pengorganisasian rakyat dalam memperoleh kekuatan.

Apabila konsultasi mingguan terutama berurusan dengan soal kerja pengorganisasian maka refleksi lebih terpusat pada pengembangan diri si organiser.

Masa latihan dasar haruslah sekitar 6 (Enam) bulan. Perilaku adalah penting sekali. Sebanyak mungkin latihan menanamkan semangat pengorbanan, penyerahan diri, cinta dan pengertian terhadap yang miskin, keberanian, rasa hormat terhadap semua orang dan tradisi mereka, gaya hidup sederhana, keterbukaan dan pendekatan yang tidak dogmatis terhadap kenyataan.

Pengorganisasian dan Transformasi Sosial

Bentuk pengorganisasian yang dibicarakan sejauh ini membangun organisasi rakyat untuk transformasi nasional dengan memungkinkan rakyat mempunyai gigi membuat keputusan yang merubah hidup mereka. Terkait secara padu dengan pergumulan kaum yang tertindas, tak bisa dipisahkan, dengan demikian, dimulai dengan gerakan-gerakan nasional untuk pembebasan menyeluruh dan bahkan dalam upaya-upaya setingkat Asia, mengupayakan perubahan atas ketidakadilan yang ada pada struktur sosial, ekonomi dan politik.

Organiser masyarakat mungkin punya ideologi tertentu tetapi harus berhati-hati untuk tidak menyatakannya kepada rakyat. Tugas organiser adalah membantu pembangunan organisasi rakyat yang terbuka, demokratis dan kritis sehingga kemudian bisa memilih program atau metodologi yang mereka inginkan. Adalah pendidikan untuk mempersiapkan rakyat untuk suatu kerja sama kritis dengan permasalahan nasional yang lebih besar. Disinilah terletak dasar kekuatan dari pengorganisasian.

Organisasi rakyat dimulai dengan persoalan dasar dan yang dirasakan oleh rakyat. Organiser menolong rakyat mengidentifikasi dan menganalisa pokok-pokok persoalan ini. Sering kali persoalannya kecil, air kran atau kakus misalnya. Tetapi organiser bisa membantu rakyat melihat betapa persoalan atau masalah yang kecil ini berkaitan dengan persoalan dan masalah nasional secara menyeluruh. Jadi aksi rakyat adalah langkah menuju pembebasan nasional secara menyeluruh dan tidak terbatas serta terisolir. Analisa organisasi rakyat mengenai persoalan yang dilakukan berhati-hati harus menjelaskan kepentingan kelas rakyat yang terlibat. “Kelas” disini harus diterima menurut apa yang umumnya dipahami oleh para ahli kemasyarakatan dan ilmuan sosial lainnya, dan bukan dalam pengertian Marxist.

Sesudah analisa semacam itu, organiser mendorong ke arah aksi menyelesaikan persoalan. Aksi, seperti mobilisasi, delegasi, penolakan, diam, konfrontasi – kesemuanya ini melibatkan beberapa tingkatan dari konflik – merupakan metodologi inti dari pengorganisasian kepada masyarakat.

Aksi sesuai dengan keadaan setempat serta pengalaman rakyat dan secara bebas ditentukan sendiri oleh rakyat. Aksi memungkinkan rakyat mengalami realitas struktur tidak adil yang sedang terjadi. Sesudah aksi, ada evaluasi atau refleksi oleh rakyat dan organiser untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya mengerti dari makna yang sudah terjadi.

Untuk mengkonsolidasikan pelajaran dari proses ini, sebuah organisasi telah lahir. Organisasi ini terbuka secara kritis kepada gerakan-gerakan nasional., sebab tipe dari analisa yang dipakai dan gaya dari aksi dan refleksi, organisasi rakyat membias demi kepentingan pergerakan nasional. Kualitas gerakan-gerakan nasional ini untuk makna organisasi rakyat cuma pendukung, termasuk keputusan untuk bebas dari dominasi asing, land-reform yang benar dan partisipasi rakyat secara demokratis. Hakikat dari ikatan di antara tipe pengorganisasian dengan gerakan yang lebih besar memunculkan perjuangan untuk pembebasan rakyat.

Tipe pengorganisasian sebagai sebuah program maka organisernya juga secara mendalam harus mawas dan tanggap terhadap kebudayaan dan agama rakyat.

Ada dimensi-dimensi dalam agama dan kebudayaan yang telah dipergunakan untuk membenarkan struktur ketidakadilan yang ada.

Ia berusaha mengidentifikasi hal-hal ini dan menggarapnya kembali sebagai hal-hal yang berpengaruh penting terhadap rakyat. Tetapi ada juga sumber-sumber yang luar biasa dalam agama dan kebudayaan membangun masyarakat yang adil dan demokratis yang diidentifikasi dan diberi penekanan oleh organisasi dalam membangun kekuatan rakyat.

Bentuk dari pengorganisasian ini bisa bergerak secara sah dalam masyarakat yang paling menindas sekalipun. Jadi merupakan alat yang berharga untuk transformasi nasional, juga fleksibel dan bisa bekerja dalam berbagai sektor masyarakat yang berbeda (dengan perhatian khusus kepada perbedaan-perbadaan, misalnya antara kaum miskin di perkotaan dan Petani) dan dengan banyak disiplin sosial lain.

Dalam analisanya, mengenai identifikasi penindasan bahwa ada yang disebut “musuh” dan ada yang bertindak menghadapinya. Betapapun, identifikasi itu tidak bermaksud untuk menghancurkan atau menyingkirkannya. Arah yang dituju ialah membebaskannya dengan cara melenyapkan kemampuan untuk menindas si miskin. Pada akhirnya ditemukan jalan untuk bisa hidup berdampingan sebagai tetangga.

Kerja pengorganisasian ini harus tanggap dan mawas terhadap beberapa godaan atau kecenderungan yang kadangkala diwaktu yang lampau menandainya. Dengan demikian harus diberi penekanan pada beberapa hal.

Ø Organiser haruslah mempunyai rasa hormat yang dalam terhadap rakyat. Organiser tidak lebih penting dari rakyat. Mereka tidak boleh angkuh. Mereka harus memilikki gaya hidup sederhana. Setiap bentuk “profesionalisme” yang memberikan petunjuk tentang keangkuhan dan kesombongan haruslah dihilangkan. Adalah jelas bahwa bukan hanya para organiser yang melakukan kesalahan-kesalahan ini.

Ø Jikalau organiser masyarakat mempunyai kemampuan untuk membantu rakyat untuk menganasila secara baik dan menunjukkan sikap hidup sederhana dan rasa hormat yang patut terhadap semua, maka akan kecil kemungkinan orang yang tertindas tidak balik menjadi penindas bilamana mereka memilikki kekuasaan.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Note from Ujung Kulon, Part I

2009-02-14T08:11:00.000-08:00

Catatan dari Ujung Kulon I

220 km dari Jakarta. Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang-Banten. Di sana, terselip kisah, tentang semangat warga yang berjuang mempertahankan hak-haknya. Hak atas tanah, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk kehidupan yang layak. Sebagian besar dari kita masih bertarung untuk mendapatkan itu semua. Warga Ujung Kulon tidak sendiri.

Kampung Legon Pakis. Di sana, listrik tidak ada. Pak Kadir, seorang juragan kopra—hanya dia yang memilikinya. Minggu ini, Kamsah putri Kadir dinikahkan. Meninggalkan kesan pada dinamika perjuangan seorang kawan. Seluruh kampung ramai, orang dari luar kecamatan turut diundang.

Legon Pakis saat ini dirundung sedih. Sudah tiga orang mati. Sakit panas dan liver. Di sana tak ada layanan kesehatan. Warga masih mempercayakan pengobatan pada dukun ataupun mantri. Seorang warga masih bertahan dalam kesakitannya. Perutnya membesar, tubuhnya melayu. Jasa rumah sakit di ibukota propinsi pernah dicoba. Tehnologi modern membantu si sakit mengempiskan perut yang membusung. Sekali sedot, mampu mangambil sepuluh liter air dari tubuh. Perut mengempis, tapi tak berapa lama. Sedang untuk penggunaan peralatan kesehatan membutuhkan biaya. Di sana, desas-desus tak bisa dibendung. “Ini hasil guna-guna”—kata warga kampung.

Cikawung Girang, sekitar sepuluh kilometer dari Legon Pakis menggunakan kendaraan roda dua. Lebih cepat menembus hutan. Resikonya—ular hitam. Jika terpatuk, tubuh hanya akan bertahan dalam bilangan jam. Carik Udin, menceritakan beberapa pengalaman. Ada yang selamat dari patukan si bulat hitam, itupun dengan merelakan sebelah tangan. Ular hitam, menurut orang-orang adalah ular yang sangat mematikan. Semakin dewasa ia, semakin memendek ukuran tubuhnya—semakin keras bisa-nya.

Di Cikawung Girang, seluruh masyarakat bermasalah dengan pengelola taman nasional. Hutan yang menjadi tapal batas wilayah masyarakat dengan balai, dimajukan secara sepihak sampai memasuki lahan garapan warga. Kang Rohman, kepala rukun tetangga tak tinggal diam. Tahun lalu ia datang ke Jakarta, meminta solidaritas perjuangan. Rohman menembus lima jam jarak Ujung Kulon-Pandeglang, dilanjutkan tiga jam Pandeglang-Jakarta. Ia tak tahan naik mobil, apalagi yang ber-AC. Tetapi ia meneguhkan, derita yang ia rasakan tak berbanding dengan derita yang ditimbulkan dari hegemoni kekuasaan. Hutan diperluas, menggusur lahan garapan dan pemukiman warga.

220 km from Jakarta. Ujung Jaya village, District Sumur, Pandeglang, Banten. There, there is a story about the spirit of the community struggle to maintain their rights. Land rights, education rights, health rights, the right to a decent life. Most of us are still fight to get it all. citizens in Ujung Kulon do not own.

Village in Legon pakis. There, there is no electricity. Kadir, a coconut businessman, he only has electricity. This sunday daughter Kadir Married. Leave an impression on the dynamics of the struggle of a fellow. The whole village crowded, people from outside the district are invited.

Legon pakis, this time is sad. Already three people dead. Fever disease and liver. There were no health services. A citizen still survive in pain. bellies swell, lean body.

Cikawung Girang, about ten kilometers from Legon Pakis using two wheel vehicles. More quickly through the forest. There problems with the national park. Boundaries forest national park moved unilaterally to enter into the land of citizens. Rohman,did not stay silent. Years ago he came to Jakarta, asking solidarity struggle. Rohman be five hours through distance Ujung Kulon-Pandeglang, followed three hours Pandeglang-Jakarta. He feels anguish in the travel-Jakarta Ujung Kulon is not equal to the anguish arising from the hegemony of power. Forest in expanded, until the rice field and residential citizens.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Ujung Kulon National Park

2009-02-14T06:20:00.000-08:00

Peasant criminalization in Ujung Kulon still reveals

Two peasants Suhendi (37 and Walma (32) ) who comes from Legon Pakis and Tanjung Lame, Ujung Jaya, Pandeglang were detained; they accused as the actor who illegally enter and ruin The Taman Nasional Ujung Kulon (Ujung Kulon National Park). They have been detained on Saturday, (5/4) at 1 am. At the same time the detainment process also destructs one of peasant house near the location of detainment. Later, the public know that the detainment has been organized with an unprocedural mechanism because the police officer doesn’t give an official letter for the detainment process to villager’s administrator.

Early morning on Saturday the police came to Walma’s house, they drive two cars. The police office that weren’t use their official uniform came with forest guider. As soon as Walma open his door, they seal his mouth and bind his hand, and then they brought him in to the car. Next, they went to Suhendi’s house. They break up the door with a loudly shout. After that, they brought Suhendi with Walma to Pandeglang Police station.

At 08 am, advocator team, FPPI Pandeglang and Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten came to Pandeglang police station to meet Suhendi and Walma. But the team can not meet them since they should manage coordination with the related police officer Mr.Rendi. The effort to manage coordination was failed because Mr. Rendi didn’t come yet. The team decided to go home. In a few hours, the team comes back to the police station and successfully meets Walma and Suhendi to get the details.

On 2007, there were more than 76 agrarian conflicts. Most of them are old cases. More than 196.179 Hectare of people land has been seized so that the peasant can not grow anything on it. More than 166 peasants have been criminalized; detainment and accusation, most of them have been got a physical violation. It has been recorded that there are 8 peasants died and 12 get shot (SPI (Serikat Petani Indonesia) and affiliation data).

This detainment just makes the list of harassment and violation against peasants becomes longer. Even though, the only reason from the peasants is only to keep their ancestor land, because only by cultivating the land they can survive and they can feed themselves, theor family and others in their nation. But the apparatus always give a repressive action and face it with peasant criminalization and accusation. The accusation is illegally entered and ruined the Taman Nasional Ujung Kulon. This accusation is really non sense since the peasants land is not lie on conservation area. In contrary, the Taman Nasional Ujung Kulon administrator has been widened their conservation area. They trespass the peasants land without involving the peoples in the process.

The agrarian conflicts started from a long time ago. Started from1921, the Dutch government decides Ujung Kulon and Pulau Panaitan as Ujung Kulon conservation area. In 1937, The Dutch convert the Ujung Kulon Panaitan conservation (Cagar Alam) into animal conservation Ujung Kulon-Panaitan (Suaka margasatwa) with the Dutch decision letter No. 17, on June 14, 1937. The in 1984, forestry ministry issued the decision letter No. 96/Kpst/II/1984 which stated the re-convert of Ujung Kulon from animal conservation area in to national park/conservation area.

The border line arrangement between conservation and non conservation was not based on Forestry ministry decision No 330/Kpst/II/1990. In realization, the border arrangement only organized by the national park administrator without involving local government representatives, sub district and villagers representatives. It is strange when in its official documents the arrangement of border line were signed by the head of villagers, the head of subdistricts administrator, the head of forest resort and land conservation unit/head of forestry department in district level, and head of district administrator. More over, Salim (alm) – Cikawung villager stated that the national park administrator who organize the border arrangements said that they were very tired because the border area become so long and its have already get in to Salam village, they turn the border in to Tanjung Lame, even though the head of the projects ordered to go along with Cilintang river. This is done by them to finish the projects quickly. The lack of monitoring system makes the border arrangements doesn’t fulfill the existed rule. This situation brings lots of conflict in current time. Recently, there was shot against peasant (Komar) by the forest guider in 2006. It makes the people devastate the building and other facilities belonging to the national park. The conflict becomes higher recently.

There were several dispute settlement programs: the meeting between people, national park administrator, apparatus, and legislative representative has been organized in several times. Finally the meeting in Hotel Kharisma Labuan brings a fruitful result. But, the conflict comes again on May, 23, 2007. 5 peasants were detained. One of police officer shot the peasants, but he just pass a simple legal procedure. The conflict finally bring peasants demonstration in Ujung Jaya village on June.

Several kind of those violance make Serikat Petani Indonesia Banten to release the 2 of Serikat Tani Ujung Kulon member, to give back the peasants land in Ujung Kulon which has been seized by the national park, to investigate and to give sanction to the actor who violate human rights in Ujung Kulon, to implement agrarian reform based on 1960 basic agrarian law, To reject 1960 basic agrarian law revision, to reject investment bill No. 25/2007 and to stop criminalization and harassment against the peasants struggles.

Peasant’s criminalization is a thing that can hamper agrarian reform implementation. If it can not stop the agrarian reform plan which initiated by the government will not optimally realized. We need to hold up the 1960 basic agrarian law to implement the genuine agrarian reform. The main thing in agrarian reform implementation is to re arrange the national agrarian system for justice and wealth of the peasants and all Indonesians peoples.

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -

Nelayan Sumur-Pandeglang, Kesulitan Makanan

2009-02-13T06:26:00.000-08:00

5 Hari Makan Singkong

SUMUR – Angin barat yang terjadi selama dua pekan terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan di Kecamatan Sumur. Para nelayan yang sudah tak bisa melaut itu kini mengalami krisis makanan. Puluhan nelayan yang tinggal di Kampung Basisir, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur terpaksa mengkonsumsi singkong dan rebung karena tak memiliki persediaan beras.

Tati (45), isteri nelayan Kampung Basisir mengaku, sudah lima hari makan singkong dan rebung. Persediaan beras yang dimiliki habis dan tidak memiliki uang. “Musim barat kali ini benar-benar membuat kami kewalahan. Simpanan uang telah habis, sementara untuk pinjam sangat sulit,” ujarnya, Minggu (8/2).

Selain dirinya, Tati juga menyebut puluhan keluarga nelayan lainnya mengalami hal serupa. Kata dia, kondisi ekonomi mereka sedang mengalami pailit akibat musim angin barat yang berlangsung lama. “Untuk nelayan Labuan sih tidak terlalu masalah. Karena meski tidak punya, mereka masih bisa meminjam kepada koperasi nelayan dan pegadaian,” katanya.
Begitu juga dengan bantuan pemerintah, menurutnya, dirinya dan sejumlah nelayan lainnya belum pernah mendapatkan sumbangan dari pemerintah. Pemerintah desa dan kecamatan sama sekali belum ada yang mengontrol, apalagi sampai memberikan makanan. “Kami tak berani datang ke kantor mereka. Mending kalau diterima, kalau diusir bagaimana,” ujarnya.
Emur, isteri nelayan lainnya menuturkan hal yang sama. Ia mengaku terpaksa memberikan makanan singkong dan rebung kepada keluarganya karena tak memiliki beras. “Semua keluarga nelayan di sini mengalami kondisi yang sama. Karena rata-rata tak ada lagi pekerjaan lain yang dikerjakan selain melaut,” imbuhnya.

Busro, tokoh mayarakat setempat mengaku sudah berupaya kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk meminta bantuan tapi hasilnya nihil. “Mereka mengaku tak punya anggaran untuk membantu,” ungkapnya.
Kades Sumberjaya Hendra Gunawan dan Camat Sumur Didit tak bisa diminta keterangannya. Telepon keduanya mailbox. (radar banten)

PHMN - Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara -